Negara ASEAN harusnya ikut menengahi krisis Thailand
Senin, 02 Desember 2013 - 10:51 WIB
Negara ASEAN harusnya ikut menengahi krisis Thailand
A
A
A
Sindonews.com - Krisis politik di Thailand terus memanas. Ribuan demonstran sejak seminggu belakangan ini melakukan aksi dan bahkan tindakan anarkis terjadi untuk menuntut Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra di Bangkok, untuk turun dari jabatannya.
Pengamat hubungan internasional Universitas Nasional (UNAS), Burmalis Ilyas menegaskan, seharusnya negara ASEAN ikut berpartisipasi menengahi konflik itu, agar tidak berlanjut.
"Meski dalam ASEAN, ada konsep non-intervensi, namun negara-negara sahabat termasuk Indonesia harus peduli dengan krisis di Thailand," ujar Burmalis kepada SINDO, Senin (2/12/2013).
Dia menyatakan, Indonesia sebagai salah satu pemimpin di Asean harus pro-aktif dalam upaya menetralisir konflik politik di negara tersebut. "Jika ini dibiarkan akan berdampak buruk untuk negara-negara tetangga," jelasnya.
Diketahui, demonstrasi anti-pemerintah pecah di Thailand, setelah partai berkuasa, yakni Partai Puea Thai mengusung RUU amnesti yang didukung Pemerintah Yinglcuk. Namun, kelompok oposisi curiga, RUU itu sebagai siasat Yinglcuk untuk membebaskan bekas PM Thaksin Shinawatra (kakak Yingluck) dari kasus korupsi tahun 2008. Thaksin kini berada di pengasingan.
Yinglcuk sendiri, lolos dari mosi tidak percaya yang digalang parlemen untuk menyikapi demonstrasi besar di negara itu. Lolosnya Yinglcuk dari mosi tidak percaya, bukan hal yang mengherankan. Sebab, mayoritas kursi parlemen dikuasai partai yang mendukung Yinglcuk.
Berita terkait:
Krisis Bangkok, PM Thailand diultimatum 2 hari untuk lengser
Pengamat hubungan internasional Universitas Nasional (UNAS), Burmalis Ilyas menegaskan, seharusnya negara ASEAN ikut berpartisipasi menengahi konflik itu, agar tidak berlanjut.
"Meski dalam ASEAN, ada konsep non-intervensi, namun negara-negara sahabat termasuk Indonesia harus peduli dengan krisis di Thailand," ujar Burmalis kepada SINDO, Senin (2/12/2013).
Dia menyatakan, Indonesia sebagai salah satu pemimpin di Asean harus pro-aktif dalam upaya menetralisir konflik politik di negara tersebut. "Jika ini dibiarkan akan berdampak buruk untuk negara-negara tetangga," jelasnya.
Diketahui, demonstrasi anti-pemerintah pecah di Thailand, setelah partai berkuasa, yakni Partai Puea Thai mengusung RUU amnesti yang didukung Pemerintah Yinglcuk. Namun, kelompok oposisi curiga, RUU itu sebagai siasat Yinglcuk untuk membebaskan bekas PM Thaksin Shinawatra (kakak Yingluck) dari kasus korupsi tahun 2008. Thaksin kini berada di pengasingan.
Yinglcuk sendiri, lolos dari mosi tidak percaya yang digalang parlemen untuk menyikapi demonstrasi besar di negara itu. Lolosnya Yinglcuk dari mosi tidak percaya, bukan hal yang mengherankan. Sebab, mayoritas kursi parlemen dikuasai partai yang mendukung Yinglcuk.
Berita terkait:
Krisis Bangkok, PM Thailand diultimatum 2 hari untuk lengser
(maf)
