KPK diminta profesional dalam tuntaskan kasus Century
Selasa, 26 November 2013 - 08:02 WIB
KPK diminta profesional dalam tuntaskan kasus Century
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) profesional, dan tidak terpengaruh atas desakan pihak tertentu, dalam kasus Bank Century yang menyangkut Wakil Presiden (Wapres) Boediono.
Menurut Alirman, Indonesia memegang asas equality before the law atau persamaan di depan hukum, dengan mengedepankan prinsip presumption of innocence (praduga tidak bersama).
"KPK harus bekerja dengan profesional. Jangan karena desakan KPK jadi membuat keputusan yang keliru, itu malah lebih parah lagi" kata Alirmaan Sori kepada wartawan, Senin 25 NOvember 2013.
Indonesia adalah negara hukum (rechtaat) lanjutnya, siapapun yang diduga melanggar hukum dengan bukti kuat keharusan mempertanggungjawabkan secara hukum.
"Kita semua harus menghormati proses itu kepada institusi yang sudah diberi mandat oleh negara. Sekali lagi tidak boleh menghukum seseorang sebelum ada keputusan pengadilan yang sah," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, agar jangan proses hukum dibawa ke wilayah politik. Karena bisa menganggu independensi penegak hukum.
Hak angket Boediono akan picu kegaduhan kasus Century
Menurut Alirman, Indonesia memegang asas equality before the law atau persamaan di depan hukum, dengan mengedepankan prinsip presumption of innocence (praduga tidak bersama).
"KPK harus bekerja dengan profesional. Jangan karena desakan KPK jadi membuat keputusan yang keliru, itu malah lebih parah lagi" kata Alirmaan Sori kepada wartawan, Senin 25 NOvember 2013.
Indonesia adalah negara hukum (rechtaat) lanjutnya, siapapun yang diduga melanggar hukum dengan bukti kuat keharusan mempertanggungjawabkan secara hukum.
"Kita semua harus menghormati proses itu kepada institusi yang sudah diberi mandat oleh negara. Sekali lagi tidak boleh menghukum seseorang sebelum ada keputusan pengadilan yang sah," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, agar jangan proses hukum dibawa ke wilayah politik. Karena bisa menganggu independensi penegak hukum.
Hak angket Boediono akan picu kegaduhan kasus Century
(maf)
