Lindungi produk dalam negeri

BRAND perusahaan dalam negeri menghadapi tantangan serius dalam menghadapi ketatnya persaingan dengan brand global. Liberalisasi ekonomi yang identik dengan pembukaan kran investasi asing seluas-luasnya ke dalam negeri membawa dampak ganda.

Satu sisi investasi sangat positif karena negara memerlukan banyak uang untuk pembiayaan pembangunan, terutama mengejar pembangunan infrastruktur. APBN tidak mampu lagi memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur karena masih tingginya inefisiensi dan praktik korupsi di hampir semua lini.

Pemerintah kemudian membuka hampir semua sektor industri untuk dimasuki investasi asing, termasuk industri strategis seperti perbankan, energi, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Ini membawa risiko besar terhadap keberlangsungan hidup pelaku bisnis dalam negeri. Di negara mana pun, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, pemerintahnya sangat berhati-hati dalam membuka kran masuknya produk asing untuk memproteksi produk-produk strategis dalam negerinya.

Inilah hambatan utama perundingan antarnegara anggota World Trade Organization (WTO) yang hingga kini belum ada titik temunya. Membanjirnya brand maupun investasi asing jelas menimbulkan kegelisahan di kalangan industri dalam negeri. Paling tidak ini yang terekam dari roundtable discussion bertema ”Brand Lokal Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri” yang digelar koran ini, Kamis (21/11) lalu.

Paling tidak 20 perusahaan yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut berpandangan serupa bahwa liberalisasi ekonomi yang digerakkan pemerintah sudah kebablasan sehingga tidak jelas lagi arahnya. Industri dalam negeri harus bertarung mati-matian dengan brand global yang jelas-jelas lebih unggul dalam modal, teknologi, jaringan, dan inovasi. Kehadiran brand global tak selamanya buruk.

Tanpa mereka, brand lokal akan tidak akan bisa naik kelas menjadi brand regional maupun global. Serangan brand global memaksa pemain lokal terus berinovasi agar brand atau produknya tetap kompetitif. Meskipun saat ini sudah banyak brand lokal yang tergerus akibat penetrasi brand asing di berbagai sektor industri. Termasuk industri-industri strategis yang seharusnya diproteksi oleh negara.

Yang patut menjadi catatan juga adalah bagaimana sulitnya perbankan kita menembus proteksi untuk membuka cabang di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Padahal bank-bank asal kedua negara itu begitu leluasa masuk dan mengakuisisi bank-bank di Indonesia. Tentu saja masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh industri itu sendiri. Peran pemerintah dan DPR sebagai regulator menjadi sangat penting untuk mendukung dan melindungi daya saing brand lokal.

Pelaku bisnis kita juga iri dengan apa yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan dan China yang begitu ngotot membela brand lokal mereka. Hasilnya memang luar biasa. Samsung, Hyundai, KIA Motors, dan LG yang semakin dominan di pasar Indonesia adalah hasil kerja keras kerja sama pemerintah dan industri negeri ginseng itu. Mereka saling dukung, saling sokong, karena kompetisi global memang memerlukan soliditas seperti itu. Demikian pula yang dilakukan China.

Semakin banyak brand lokal China yang mendominasi pasar dunia. Tak hanya barang murah, produk-produk premium pun sudah banyak didominasi brand China. Tidak semua industri harus diberi proteksi atau intensif khusus oleh pemerintah. Tapi, pemerintah juga tak boleh mengabaikan fakta di lapangan yang menunjukkan peningkatan jumlah brand lokal yang kolaps karena kalah bersaing dengan brand global.

Apa yang terjadi di industri dalam negeri menjelang pemberlakuan ASEAN Economic Community 2015 adalah lampu merah bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Waktu semakin sempit, tapi arah kebijakan pemerintah semakin tidak fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas ASEAN. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tegas melindungi industri dalam negeri yang semakin terpojok oleh kehadiran brandglobal.