SBY tunggu penjelasan resmi Australia soal penyadapan

Rabu, 20 November 2013 - 15:23 WIB
SBY tunggu penjelasan...
SBY tunggu penjelasan resmi Australia soal penyadapan
A A A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, bahwa dirinya atau Pemerintah Indonesia masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia, mengenai penyadapan yang dilakukan intelijen Australia pada tahun 2009 lalu.

"Saya, Pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan, dan sikap resmi dari Australia atas penyadapan itu, sebagaimana yang kita mintakan lewat Menteri Luar Negeri sejak beberapa minggu lalu, bahwa Amerika dan Australia diduga melakukan penyadapan terhadap Indonesia, apalagi ada dugaan kuat penyadapan itu terjadi," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

"Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," sambungnya.

Malam nanti, SBY juga berencana akan melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbot, untuk meminta sikap resmi Pemerintah Australia terhadap penyadapan tersebut.

Hal demikian dikatakannya, setelah dirinya menerima laporan langsung dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia (LBBPRI Australia) Nadjib Riphat Kesoema, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengenai perkembangan dan dinamika di Australia.

Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap, Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009.

Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia. Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY.

Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Baca juga rakyat Indonesia di Australia diminta tetang.
(stb)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
Kapuspen Sebut Keterlibatan...
Kapuspen Sebut Keterlibatan TNI Tangani Begal Demi Kebutuhan Masyarakat
Di Sidang Paripurna,...
Di Sidang Paripurna, Ketua Komisi III Puji Listyo Sigit Prabowo Salah Satu Kapolri Terbaik
2 Jam Diperiksa Polda...
2 Jam Diperiksa Polda Metro Jaya, Ketum YLBHI Ditanya soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
Mengubah Ledakan Populasi...
Mengubah Ledakan Populasi Lansia Indonesia Menjadi Kekuatan Emas: Menjemput Bonus Demografi Kedua
Jenderal Sigit Tegaskan...
Jenderal Sigit Tegaskan Polri Tidak Sembarangan Tempatkan Personel di Luar Struktur
Tak Ada Batasan Anggota...
Tak Ada Batasan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wamenkum Persilakan Gugat ke MK
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved