Mungkinkah informasi Century ikut kesadap?
Rabu, 20 November 2013 - 09:05 WIB
Mungkinkah informasi Century ikut kesadap?
A
A
A
Sindonews.com - Untuk penuntasan kasus Century, muncul usulan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hasil sadapan intelijen Australia dan Amerika Serikat. Terutama menyangkut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menkeu kala itu Sri Mulyani, dan Boediono saat menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Bagaimana Tim Kecil Pengawas (Timwas) Century menanggapi hal itu? Anggota Timwas Century, Fahri Hamzah mengatakan tidak menutup kemungkinan proses pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century ikut tersadap. Namun, menurutnya kebenaran informasi itu perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Saya belum mendapat data dari pihak yang bisa mengonfirmasi kapan penyadapan itu dilakukan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Ketika disinggung, apakah dirinya yakin materi penyadapan terhadap SBY dan sejumlah pejabat negara itu akan terbongkar ke publik? Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meragukannya.
"Tidak mungkin kalau sudah ribut begini. Paling nanti setelah SBY enggak menjabat atau sudah tiada," tandasnya.
Ia pun mengusulkan, agar dibentuk panitia khusus (pansus) gabungan dari Komisi I dan Komisi III DPR untuk membahas lebih lanjut terkait persoalan penyadapan yang menghebohkan dunia tersebut.
"Saya mengusulkan adanya pansus antara Komisi I dan III, karena penyadapan ini sudah agak liar. Termasuk di dalam negeri, alat sadap dalam negeri bisa terjebak jadi mesin relay," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Sebagai bentuk protes, pemerintah sudah memanggil Dubes RI di Canberra terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia, terhadap telepon seluler Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting Indonesia lainnya.
Baca berita:
AS dan Australia tak mungkin berikan hasil penyadapan
Bagaimana Tim Kecil Pengawas (Timwas) Century menanggapi hal itu? Anggota Timwas Century, Fahri Hamzah mengatakan tidak menutup kemungkinan proses pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century ikut tersadap. Namun, menurutnya kebenaran informasi itu perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Saya belum mendapat data dari pihak yang bisa mengonfirmasi kapan penyadapan itu dilakukan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Ketika disinggung, apakah dirinya yakin materi penyadapan terhadap SBY dan sejumlah pejabat negara itu akan terbongkar ke publik? Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meragukannya.
"Tidak mungkin kalau sudah ribut begini. Paling nanti setelah SBY enggak menjabat atau sudah tiada," tandasnya.
Ia pun mengusulkan, agar dibentuk panitia khusus (pansus) gabungan dari Komisi I dan Komisi III DPR untuk membahas lebih lanjut terkait persoalan penyadapan yang menghebohkan dunia tersebut.
"Saya mengusulkan adanya pansus antara Komisi I dan III, karena penyadapan ini sudah agak liar. Termasuk di dalam negeri, alat sadap dalam negeri bisa terjebak jadi mesin relay," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Sebagai bentuk protes, pemerintah sudah memanggil Dubes RI di Canberra terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia, terhadap telepon seluler Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting Indonesia lainnya.
Baca berita:
AS dan Australia tak mungkin berikan hasil penyadapan
(kri)
