SBY sayangkan sikap Australia enggan minta maaf
Selasa, 19 November 2013 - 16:10 WIB
SBY sayangkan sikap Australia enggan minta maaf
A
A
A
Sindonews.com - Sikap Pemerintah Australia yang tak mau meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia terkait kabar penyadapan, disayangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bapak Presiden juga mengikuti perkembangan terakhir, di mana kami mendengar bahwa tidak ada pernyataan maaf atau klarifikasi dari mereka (Australia)," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).
"Tentu hal ini juga patut disayangkan, Presiden menyayangkan atas sikap dari Perdana Menteri Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, Presiden SBY mengetahui kabar tentang dugaan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap para pejabat Indonesia. Maka dari itu, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, untuk melakukan langkah lebih lanjut menyikapi hal tersebut.
"Dan sebagaimana juga telah diketahui bahwa Menlu atas arahan Presiden telah memanggil pulang Dubes kita di Australia, Dubes RI di Australia pada tanggal 18 November, hari ini. Untuk sebagai sikap kita, ketegasan kita, dari apa yang kita dengar dari berita-berita tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Berita terkait:
Soal penyadapan, Yusril bandingkan dengan era Soeharto.
"Bapak Presiden juga mengikuti perkembangan terakhir, di mana kami mendengar bahwa tidak ada pernyataan maaf atau klarifikasi dari mereka (Australia)," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).
"Tentu hal ini juga patut disayangkan, Presiden menyayangkan atas sikap dari Perdana Menteri Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, Presiden SBY mengetahui kabar tentang dugaan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap para pejabat Indonesia. Maka dari itu, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, untuk melakukan langkah lebih lanjut menyikapi hal tersebut.
"Dan sebagaimana juga telah diketahui bahwa Menlu atas arahan Presiden telah memanggil pulang Dubes kita di Australia, Dubes RI di Australia pada tanggal 18 November, hari ini. Untuk sebagai sikap kita, ketegasan kita, dari apa yang kita dengar dari berita-berita tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Berita terkait:
Soal penyadapan, Yusril bandingkan dengan era Soeharto.
(maf)
