Selangkah lagi hubungan diplomatik Indonesia-Australia putus
Selasa, 19 November 2013 - 10:52 WIB
Selangkah lagi hubungan diplomatik Indonesia-Australia putus
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menilai, dengan penarikan Duta Besar (Dubes) Indonesia di Australia, mengindikasikan hubungan diplomatik kedua negara selangkah lagi akan terputus.
Hal itu disampaikannya, mengomentari aksi penyadapan yang dilakukan negeri Kangguru itu terhadap Indonesia.
"Dengan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, itu berarti selangkah lagi Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia," ujar Tantowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2013).
Politikus Partai Golkar itu menyayangkan sikap Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbot yang mengatakan penyadapan adalah hal yang biasa dilakukan. "Bagi mereka biasa, tapi bagi kita tidak bisa, apalagi menyadap negara sahabat," tegasnya.
Ia juga menyampaikan, kalau saat ini masyarakat menunggu sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespons persoalan tersebut.
Dalam kesempatan itu, kata dia, klarifikasi dari Australia maupun Amerika Serikat yang dikabarkan ikut menyadap sangat diperlukan. "Yang diperlukan adalah klarifikasi dari Presiden AS dan PM Australia karena mereka yang punya otoritas," tuntasnya.
Berita terkait:
Biar tak terulang, Australia harus diberi efek jera.
Hal itu disampaikannya, mengomentari aksi penyadapan yang dilakukan negeri Kangguru itu terhadap Indonesia.
"Dengan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, itu berarti selangkah lagi Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia," ujar Tantowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2013).
Politikus Partai Golkar itu menyayangkan sikap Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbot yang mengatakan penyadapan adalah hal yang biasa dilakukan. "Bagi mereka biasa, tapi bagi kita tidak bisa, apalagi menyadap negara sahabat," tegasnya.
Ia juga menyampaikan, kalau saat ini masyarakat menunggu sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespons persoalan tersebut.
Dalam kesempatan itu, kata dia, klarifikasi dari Australia maupun Amerika Serikat yang dikabarkan ikut menyadap sangat diperlukan. "Yang diperlukan adalah klarifikasi dari Presiden AS dan PM Australia karena mereka yang punya otoritas," tuntasnya.
Berita terkait:
Biar tak terulang, Australia harus diberi efek jera.
(maf)
