Soal penyadapan, Yusril bandingkan dengan era Soeharto
Selasa, 19 November 2013 - 09:45 WIB
Soal penyadapan, Yusril bandingkan dengan era Soeharto
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Yusril Ihza Mahendra mengkritik keras sikap pemerintah, yang dinilainya kurang tegas terhadap Australia yang dikabarkan telah melakukan penyadapan.
"Pemerintah Indonesia sekarang ini masih bersikap lunak terhadap Australia yang nyata-nyata telah gunakan fasilitas kedubesnya lakukan penyadapan," kata Yusril melalui akun twitter-nya di @Yusrilihza_Mhd, Selasa (19/11/2013).
"Dubes Australia hanya dipangil oleh Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) untuk 'koordinasi' yang tidak jelas apa maksudnya," tulisnya.
Ia pun menduga pemanggilan Duta Besar (Dubes) Australia hanya untuk briefing mengenai sikap RI yang mengutuk penyalahgunaan asilitad diplomatik untuk kegiatan spionase. Dirinya pun menilai, sikap pemerintah dalam menanggapi kabar penyadapan itu berbeda jauh dengan langkah-langkah yang pernah dilakukan mantan Presiden Soeharto mengenai hal serupa.
"Sikap Pemerintah RI sekarang beda jauh dengan sikap Presiden Soeharto yang tegas terhadap Uni Sovyet akhir tahun 1970an. Waktu itu sejumlah diplomat Soviet lakukan kegiatan mata-mata, termasuk staf penerbangan Airofolt," jelasnya.
Pria yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) ini mengatakan, kalau pada saat itu Soeharto mengambil sikap tegas dengan mengusir diplomat Uni Soviet dari Indonesia.
"Pemerintah Soeharto mengusir diplomat Soviet tersebut dan minta negaranya mengurangi jumlah diplomatnya di Jakarta. Penerbangan Airoflot dari Moscow ke Jakarta juga ditutup oleh Pemerintah Soeharto," tuntasnya.
Baca juga PKB dukung pemerintah.
"Pemerintah Indonesia sekarang ini masih bersikap lunak terhadap Australia yang nyata-nyata telah gunakan fasilitas kedubesnya lakukan penyadapan," kata Yusril melalui akun twitter-nya di @Yusrilihza_Mhd, Selasa (19/11/2013).
"Dubes Australia hanya dipangil oleh Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) untuk 'koordinasi' yang tidak jelas apa maksudnya," tulisnya.
Ia pun menduga pemanggilan Duta Besar (Dubes) Australia hanya untuk briefing mengenai sikap RI yang mengutuk penyalahgunaan asilitad diplomatik untuk kegiatan spionase. Dirinya pun menilai, sikap pemerintah dalam menanggapi kabar penyadapan itu berbeda jauh dengan langkah-langkah yang pernah dilakukan mantan Presiden Soeharto mengenai hal serupa.
"Sikap Pemerintah RI sekarang beda jauh dengan sikap Presiden Soeharto yang tegas terhadap Uni Sovyet akhir tahun 1970an. Waktu itu sejumlah diplomat Soviet lakukan kegiatan mata-mata, termasuk staf penerbangan Airofolt," jelasnya.
Pria yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) ini mengatakan, kalau pada saat itu Soeharto mengambil sikap tegas dengan mengusir diplomat Uni Soviet dari Indonesia.
"Pemerintah Soeharto mengusir diplomat Soviet tersebut dan minta negaranya mengurangi jumlah diplomatnya di Jakarta. Penerbangan Airoflot dari Moscow ke Jakarta juga ditutup oleh Pemerintah Soeharto," tuntasnya.
Baca juga PKB dukung pemerintah.
(maf)
