Soal penyadapan, Fraksi PKB dukung pemerintah bersikap tegas
Selasa, 19 November 2013 - 05:00 WIB
Soal penyadapan, Fraksi PKB dukung pemerintah bersikap tegas
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung Pemerintah Indonesia, yang melakukan tindakan tegas dengan memulangkan Duta Besar (Dubes) Indonesia di Australia.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar kepada Sindonews. Menurutnya, penyadapan adalah kegiatan spionase yang halus, dan merupakan pelecehan terhadap kedaulatan suatu bangsa.
"Tidak hanya melakukan pemanggilan terhadap duta besar, tapi pemerintah juga harus melakukan pemanggilan kepada Duta Besar Australia di Indonesia. Tujuan pemanggilan tersebut, untuk meminta klarifikasi terkait penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia," katanya, Senin, 18 November 2013.
Dia mengatakan, semestinya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia bisa dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak. Namun, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia merusak hubungan yang sudah dibangun tersebut.
"Jika ingin melakukan pemutusan hubungan diplomasi, pemerintah harus mengkaji lebih dalam. Apa keuntungan dan kerugian, jika kebijakan tersebut dilakukan," ungkapnya.
Dalam menyelesaikan persoalan ini, lanjutnya, pemerintah cukup mengkedepankan diplomasi dan meminta penjelasan maksud dan tujuan dari aksi penyadapan tersebut.
"Diplomasi yang bagus akan menghindari kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.
Baca juga SBY diminta usir diplomat Australia.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar kepada Sindonews. Menurutnya, penyadapan adalah kegiatan spionase yang halus, dan merupakan pelecehan terhadap kedaulatan suatu bangsa.
"Tidak hanya melakukan pemanggilan terhadap duta besar, tapi pemerintah juga harus melakukan pemanggilan kepada Duta Besar Australia di Indonesia. Tujuan pemanggilan tersebut, untuk meminta klarifikasi terkait penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia," katanya, Senin, 18 November 2013.
Dia mengatakan, semestinya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia bisa dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak. Namun, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia merusak hubungan yang sudah dibangun tersebut.
"Jika ingin melakukan pemutusan hubungan diplomasi, pemerintah harus mengkaji lebih dalam. Apa keuntungan dan kerugian, jika kebijakan tersebut dilakukan," ungkapnya.
Dalam menyelesaikan persoalan ini, lanjutnya, pemerintah cukup mengkedepankan diplomasi dan meminta penjelasan maksud dan tujuan dari aksi penyadapan tersebut.
"Diplomasi yang bagus akan menghindari kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.
Baca juga SBY diminta usir diplomat Australia.
(stb)
