DPT bermasalah, jangan sampai hak politik rakyat terampas

Sindonews.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyisakan munculnya 10,4 juta pemilih bermasalah dan menjadi polemik bagi tiap partai politik (parpol).

Menanggapi hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar perbaikan dan validasi DPT yang yang ditetapkan nantinya, benar dan akurat.

"Jangan sampai ada hak politik rakyat yang terampas," kicau SBY di akun twitternya, @SBYudhoyono, Kamis (14/11/2013).

Lebih lanjut Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, munculnya banyak kecurigaan dan fitnah berkaitan dengan DPT, sudah seharusnya pihak terkait menjelaskan secara baik.

"Banyak kecurigaan dan fitnah berkaitan dengan DPT ini. Karenanya KPU, Mendagri (Menteri Dalam Negeri), gubernur, bupati dan wali kota harus jelaskan kepada rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY mengakui, setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin lembaga negara dan menteri terkait untuk membahas DPT. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengimbau, agar persoalan DPT harus segera diatasi.

"Setelah dengarkan penjelasan Ketua KPU dan Mendagri, memang data dan angka harus diperbaiki, agar DPT benar-benar akurat," ucapnya.

Selain itu, SBY mengajak KPU dan KPU daerah, dengan dibantu Mendagri, gubernur, bupati dan wali kota, harus memvalidasi DPT. "Saya berharap rakyat juga terlibat dan ikut mengawasi. Rakyatlah yang memegang kedaulatan, sehingga perlu berpartisipasi," ungkapnya.

Berita terkait:
SBY minta DPT akurat.