PPP ajak partai Islam untuk berkoalisi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak partai Islam, untuk berkoalisi jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu disampaikan Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah.
Dia menjelaskan, jika mereka mengajak seluruh partai Islam, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tengah mewacanakan mengusung calon presiden (capres) sendiri.
"Sebenarnya bukan PKS enggak diajak, tapi kalau mau ikut, ayo. Jadi memang kami mau mengajak berkoalisi partai Islam, karena kami ingin memilih pemimpin yang bisa diterima umat," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2013).
Menurutnya, ajakan ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Pasalnya, dirinya mengatakan kalau partai Islam yang saat ini masih pecahan dari PPP.
"Sebenarnya kan partai-partai Islam itu pecahan dari PPP, jadi kami cuma ajak kembali ke rumah besar umat Islam saja," terangnya.
Ketika disinggung siapa yang akan dipilih untuk diajukan sebagai capres, dirinya pun menyampaikan kalau hal itu bisa diputuskan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
"Nah kalau soal siapa yang terpilih, yang jelas kami mengajak untuk musyawarah dahulu sebelum voting. Kan itu yang diajarkan Pancasila? Musyawarah mufakat," tuntasnya.
Baca juga PPP kawal DPT bermasalah.
Dia menjelaskan, jika mereka mengajak seluruh partai Islam, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tengah mewacanakan mengusung calon presiden (capres) sendiri.
"Sebenarnya bukan PKS enggak diajak, tapi kalau mau ikut, ayo. Jadi memang kami mau mengajak berkoalisi partai Islam, karena kami ingin memilih pemimpin yang bisa diterima umat," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2013).
Menurutnya, ajakan ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Pasalnya, dirinya mengatakan kalau partai Islam yang saat ini masih pecahan dari PPP.
"Sebenarnya kan partai-partai Islam itu pecahan dari PPP, jadi kami cuma ajak kembali ke rumah besar umat Islam saja," terangnya.
Ketika disinggung siapa yang akan dipilih untuk diajukan sebagai capres, dirinya pun menyampaikan kalau hal itu bisa diputuskan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
"Nah kalau soal siapa yang terpilih, yang jelas kami mengajak untuk musyawarah dahulu sebelum voting. Kan itu yang diajarkan Pancasila? Musyawarah mufakat," tuntasnya.
Baca juga PPP kawal DPT bermasalah.
(stb)