DPT bermasalah diduga permainan parpol penguasa
Rabu, 06 November 2013 - 22:56 WIB
DPT bermasalah diduga permainan parpol penguasa
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 10,4 juta jiwa warga hingga kini tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akibatnya daftar pemilih tetap (DPT), masih bermasalah menjelang Pemilu 2014.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, penyebab DPT bermasalah diantaranya adanya kurang koordinasi lembaga pemerintah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satunya juga dari gagalnya program e-KTP. "Tak konsisten, lembaga pemerintah terlalu tekankan ego sektoral. Lihat saja kegagalan e-KTP. Katanya jadi solusi untuk menyusun DPT, tetapi belum selesai juga. Ini jadi pelajaran bagi Mendagri, lalu harus ada pula ketegasan Presiden SBY," tegasnya kepada wartawan, Rabu (06/11/2013).
Cecep menduga kesalahan DPT tersebut bersifat sistemik dan selalu berulang setiap lima tahun. Ia mensinyalir adanya kekhawatiran DPT dipermainkan oleh partai politik pendukung penguasa.
"Ini sistemik, bisa saja dipermainkan parpol pendukung pengusasa. Banyak cara dengan data-data, misalnya di daerah-daerah sesuai peta politik. Bisa jadi di partai lawannya banyak pemilih tak dapat undangan, dan ini terjadi juga tahun 2009 lalu," tukasnya.
Cecep menyesalkan pekerjaan rumah yang tidak kunjung diselesaikan pemerintah, dan diduga menjadi alat politik. Caranya, kata dia, masih ada waktu untuk merapikan DPT dengan duduk bersama, antara pihak terkait jika memang memiliki keinginan serius (good will).
"Harusnya data pemilu kan selalu di-update, masing-masing parpol kan protes juga bawa kepentingan. Mereka juga merasa dirugikan, karena 10,4 juta lumayan banget. 7 persen suara DPR, mereka enggak mau dicurangi. Perlu duduk satu meja, mana asalnya DP4, lalu disdukcapil, KPU dan Kemendagri. Jangan penetapannya batal melulu," tutupnya.
Baca juga ancaman Pemilu 2014.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, penyebab DPT bermasalah diantaranya adanya kurang koordinasi lembaga pemerintah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satunya juga dari gagalnya program e-KTP. "Tak konsisten, lembaga pemerintah terlalu tekankan ego sektoral. Lihat saja kegagalan e-KTP. Katanya jadi solusi untuk menyusun DPT, tetapi belum selesai juga. Ini jadi pelajaran bagi Mendagri, lalu harus ada pula ketegasan Presiden SBY," tegasnya kepada wartawan, Rabu (06/11/2013).
Cecep menduga kesalahan DPT tersebut bersifat sistemik dan selalu berulang setiap lima tahun. Ia mensinyalir adanya kekhawatiran DPT dipermainkan oleh partai politik pendukung penguasa.
"Ini sistemik, bisa saja dipermainkan parpol pendukung pengusasa. Banyak cara dengan data-data, misalnya di daerah-daerah sesuai peta politik. Bisa jadi di partai lawannya banyak pemilih tak dapat undangan, dan ini terjadi juga tahun 2009 lalu," tukasnya.
Cecep menyesalkan pekerjaan rumah yang tidak kunjung diselesaikan pemerintah, dan diduga menjadi alat politik. Caranya, kata dia, masih ada waktu untuk merapikan DPT dengan duduk bersama, antara pihak terkait jika memang memiliki keinginan serius (good will).
"Harusnya data pemilu kan selalu di-update, masing-masing parpol kan protes juga bawa kepentingan. Mereka juga merasa dirugikan, karena 10,4 juta lumayan banget. 7 persen suara DPR, mereka enggak mau dicurangi. Perlu duduk satu meja, mana asalnya DP4, lalu disdukcapil, KPU dan Kemendagri. Jangan penetapannya batal melulu," tutupnya.
Baca juga ancaman Pemilu 2014.
(stb)
