Petuah Akbar Tanjung kepada Ketua KPU soal DPT
Rabu, 06 November 2013 - 20:47 WIB
Petuah Akbar Tanjung kepada Ketua KPU soal DPT
A
A
A
Sindonews.com - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum lama ini, mendapat perhatian dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung.
Hal itu, mengingat meski telah ditetapkan, masih ada 10,4 juta data pemilih yang tidak memilik Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Akbar Tandjung berpesan kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik, agar serius menangani 10,4 juta data pemilih yang tidak memilik NIK tersebut. "Saya sudah sampaikan secara langsung tadi kepada Ketua KPU, saudara Husni Kamil Manik," kata Akbar usai menghadiri acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).
"Saya minta supaya terus ditindaklanjuti terhadap 10,4 juta data pemilih itu. Tadi dia (Husni) juga sudah mengatakan, ya kami akan menindaklanjutinya, dibilang begitu," imbuhnya.
Sebab, menurutnya, data bermasalah sebanyak 10,4 juta itu harus segera diselesaikan. "Ya walaupun sudah ditetapkan, tapi terhadap 10,4 juta itu tetap harus terus diupayakan," ungkapnya.
"Agar betul-betul mendapatkan keabsahan dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, agar betul-betul mereka bisa menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi, jangan sampai berhenti (penyisiran daftar pemilihnya)," pungkasnya.
Berita terkait:
Bedah DPT, PDIP kerahkan 16 ahli IT.
Hal itu, mengingat meski telah ditetapkan, masih ada 10,4 juta data pemilih yang tidak memilik Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Akbar Tandjung berpesan kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik, agar serius menangani 10,4 juta data pemilih yang tidak memilik NIK tersebut. "Saya sudah sampaikan secara langsung tadi kepada Ketua KPU, saudara Husni Kamil Manik," kata Akbar usai menghadiri acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).
"Saya minta supaya terus ditindaklanjuti terhadap 10,4 juta data pemilih itu. Tadi dia (Husni) juga sudah mengatakan, ya kami akan menindaklanjutinya, dibilang begitu," imbuhnya.
Sebab, menurutnya, data bermasalah sebanyak 10,4 juta itu harus segera diselesaikan. "Ya walaupun sudah ditetapkan, tapi terhadap 10,4 juta itu tetap harus terus diupayakan," ungkapnya.
"Agar betul-betul mendapatkan keabsahan dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, agar betul-betul mereka bisa menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi, jangan sampai berhenti (penyisiran daftar pemilihnya)," pungkasnya.
Berita terkait:
Bedah DPT, PDIP kerahkan 16 ahli IT.
(maf)
