Bedah DPT, PDIP kerahkan 16 ahli IT
Rabu, 06 November 2013 - 19:23 WIB
Bedah DPT, PDIP kerahkan 16 ahli IT
A
A
A
Sindonews.com - Pro dan kontra penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 terus bergulir, bahkan DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan membedah persoalan itu dengan 16 ahli IT.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ahli IT itu bekerja untuk membuktikan ada atau tidaknya pemilih bermasalah dalam DPT tersebut.
"Kami melemburkan 16 ahli IT. Nanti, akan kami presentasikan bagaimana adanya duplikasi nama, lalu kami melakukan simulasi berlanjut," kata Hasto di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (6/11/2013).
Lanjut Hasto, saat ini ahli IT tersebut tengah bekerja secara maraton agar hasil kerja mereka dalam membedah DPT Pemilu 2014 dapat segera diumumkan. "16 ahli IT bekerja secara maraton, dan hasilnya akan (segera) diumumkan," tuntasnya.
Sebelumnya, Hasto juga mengatakan, DPP PDIP menilai penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.
Karenanya, mereka pun tengah mengkaji langkah politik apa yang akan dilakukan terkait persoalan tersebut.
"Penetapan DPT melanggar Undang-undang No 8 tahun 2012, sehingga DPP PDIP sedang mengkaji langkah politik apa yang akan diambil," kata dia sebelumnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ahli IT itu bekerja untuk membuktikan ada atau tidaknya pemilih bermasalah dalam DPT tersebut.
"Kami melemburkan 16 ahli IT. Nanti, akan kami presentasikan bagaimana adanya duplikasi nama, lalu kami melakukan simulasi berlanjut," kata Hasto di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (6/11/2013).
Lanjut Hasto, saat ini ahli IT tersebut tengah bekerja secara maraton agar hasil kerja mereka dalam membedah DPT Pemilu 2014 dapat segera diumumkan. "16 ahli IT bekerja secara maraton, dan hasilnya akan (segera) diumumkan," tuntasnya.
Sebelumnya, Hasto juga mengatakan, DPP PDIP menilai penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.
Karenanya, mereka pun tengah mengkaji langkah politik apa yang akan dilakukan terkait persoalan tersebut.
"Penetapan DPT melanggar Undang-undang No 8 tahun 2012, sehingga DPP PDIP sedang mengkaji langkah politik apa yang akan diambil," kata dia sebelumnya.
(stb)
