10,4 juta DPT bermasalah, BPK diminta turun tangan
Rabu, 06 November 2013 - 15:14 WIB
10,4 juta DPT bermasalah, BPK diminta turun tangan
A
A
A
Sindonews.com - Meski Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun masih ada 10,4 juta data penduduk yang diindikasi bermasalah.
Anggota DPD dari Provinsi Banten Ahmad Subadri, mengkritisi sikap KPU yang tetap merilis DPT meski masih banyak data kependudukan yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, bila data tersebut tak diperbaiki maka dikhawatirkan akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk bisa lolos Parlementary Threshold (PT) sebesar 3,5 persen.
"Ini jadi layak kita kritisi, bagaimana mau membangun negara dengan mensejahterakan masyarakat, mengurus data saja kita selalu problematik carut marut," katanya dalam sebuah diskusi di DPD, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2013).
"Kita muncul 10,4 juta ini bisa lolos Parlementary Threshold, ini tentu bisa dimaknai sikap kritis," sambungnya.
Dengan besarnya data kependudukan yang bermasalah hingga 5,6 persen, Ia pun menilai, KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak fokus dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karenanya, ia pun berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa turun tangan untuk mengaudit kinerja kedua lembaga tersebut.
"BPK tidak hanya keuangan tetapi juga kinerja karena menggunakan uang negara. Saya tidak mau dengar kedua institusi saling lempar, kita mengusulkan BPK untuk turun mengaudit data itu sendiri," pungkasnya.
Berita terkait:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014.
Anggota DPD dari Provinsi Banten Ahmad Subadri, mengkritisi sikap KPU yang tetap merilis DPT meski masih banyak data kependudukan yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, bila data tersebut tak diperbaiki maka dikhawatirkan akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk bisa lolos Parlementary Threshold (PT) sebesar 3,5 persen.
"Ini jadi layak kita kritisi, bagaimana mau membangun negara dengan mensejahterakan masyarakat, mengurus data saja kita selalu problematik carut marut," katanya dalam sebuah diskusi di DPD, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2013).
"Kita muncul 10,4 juta ini bisa lolos Parlementary Threshold, ini tentu bisa dimaknai sikap kritis," sambungnya.
Dengan besarnya data kependudukan yang bermasalah hingga 5,6 persen, Ia pun menilai, KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak fokus dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karenanya, ia pun berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa turun tangan untuk mengaudit kinerja kedua lembaga tersebut.
"BPK tidak hanya keuangan tetapi juga kinerja karena menggunakan uang negara. Saya tidak mau dengar kedua institusi saling lempar, kita mengusulkan BPK untuk turun mengaudit data itu sendiri," pungkasnya.
Berita terkait:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014.
(maf)
