Soal DPT, Bawaslu dinilai perlu dievaluasi

Sindonews.com - Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mempertanyakan bagaimana nasib dari 10.8 juta yang dinyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bermasalah dalam beberapa pendataan administrasinya yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 23 Oktober yang lalu.

"Tak terdengar laporan progres perbaikan dari angka 10.8 juta tersebut. Jika angka 10,4 juta itu misalnya bagian dari angka 10.8 juta pemilih yang dinyatakan bermasalah oleh Bawaslu, berarti tingkat pembersihan data tersebut hanya sekitar 400 ribu pemilih," ujar Direktur Lima Ray Rangkuti dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Selasa (5/11/2013)

Jika begitu adanya, lanjut dia, apa yang mendorong Bawaslu menyatakan memahami sikap KPU untuk menetapkan DPT dimana tingkat kemampuan KPU membersihkan data yang bermasalah hanya sekitar 1 persen.

"Pernyataan Bawaslu yang menyebut dan berkesan mendorong KPU untuk menetapkan DPT di tengah ketidakjelasan kinerja KPU dalam mengelola DPT makin mengentalkan pendapat pentingnya lembaga ini kelak dievaluasi."

"Apakah memang pemilu kita masih membutuhkan Bawaslu yang bahkan hanya bersikap memahami KPU melakukan tindakan yang sangat potensial melanggar hukum," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, Bawaslu dibuat bukan untuk memahami bagaimana KPU bekerja keras dan sebagainya. Bawaslu, sambung dia, dibentuk untuk mencegah dan memastikan agar KPU dan peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran peraturan pemilu.

"Tindakan Bawaslu memahami posisi KPU bukanlah menunjukan kearifan sikap. Tetapi justru menunjukan kebingungan akan posisi dan kewenangan dirinya. Semoga masalah ini tidak menjadi bahan untuk melaksanakan kegiatan FGD Bawaslu ke depan," imbuhnya.

Baca berita:
Panwas persilakan KPU tetapkan DPT dengan catatan