Validasi 10,4 juta pemilih masih diragukan
Jum'at, 01 November 2013 - 11:11 WIB
Validasi 10,4 juta pemilih masih diragukan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi II DPR menilai masih banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih diragukan validasinya. Bahkan, dari hasil pertemuan Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu masih ada 10,4 juta yang diragukan.
"Masih saling tuduh menuduh antara Kemendagri, KPU dan Bawaslu, dan dari DPT KPU yang 186 juta masih di ragukan validasinya sekitar 10,4 juta," kata Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani melalui pesan singkatnya, Jumat (1/11/2013).
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menegaskan, jika satu orang saja tidak masuk dalam DPT, maka sudah termasuk pelanggaran hak konstitusional warga negara apalagi sampai jutaan.
Fraksi Hanura, kata Miryam, sangat keberatan jika KPU tetap memaksakan menetapkan DPT yang dinilai masih amburadul. Sebaiknya, lanjut dia, pihak terkait harus bekerja sama menyelesaikan kisruh DPT.
"Fraksi Hanura keberatan apabila nanti tanggal 4 November DPT di tetapkan masih amburadul, atau belum valid, ini sangat merugikan parpol peserta pemilu, dan hak warga hilang di situ," tukasnya.
Baca berita:
PBNU imbau Kemendagri, KPU & Bawaslu serius urus DPT
"Masih saling tuduh menuduh antara Kemendagri, KPU dan Bawaslu, dan dari DPT KPU yang 186 juta masih di ragukan validasinya sekitar 10,4 juta," kata Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani melalui pesan singkatnya, Jumat (1/11/2013).
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menegaskan, jika satu orang saja tidak masuk dalam DPT, maka sudah termasuk pelanggaran hak konstitusional warga negara apalagi sampai jutaan.
Fraksi Hanura, kata Miryam, sangat keberatan jika KPU tetap memaksakan menetapkan DPT yang dinilai masih amburadul. Sebaiknya, lanjut dia, pihak terkait harus bekerja sama menyelesaikan kisruh DPT.
"Fraksi Hanura keberatan apabila nanti tanggal 4 November DPT di tetapkan masih amburadul, atau belum valid, ini sangat merugikan parpol peserta pemilu, dan hak warga hilang di situ," tukasnya.
Baca berita:
PBNU imbau Kemendagri, KPU & Bawaslu serius urus DPT
(kri)
