Pemerintah imbau pemda perbaiki mutu Puskesmas
Rabu, 30 Oktober 2013 - 14:49 WIB
Pemerintah imbau pemda perbaiki mutu Puskesmas
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah daerah (pemda) diminta mempersiapkan tenaga kesehatan untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, khususnya pada pelayanan kesehatan primer di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Hal ini disebabkan penyebaran dokter dan spesisialis serta penyediaan fasilitas kesehatan yang tidak merata.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat tidak tersebar merata pada kabupaten kota di setiap daerah. Kebanyakan tenaga kesehatan tersebut menumpuk di perkotaan besar.
Selain itu, fasilitas kesehatan seperti tempat tidur juga hanya menumpuk pada rumah sakit di perkotaan besar. “Banyak masyarakat di pedesaan yang tinggal di pelosok butuh waktu dan biaya yang banyak karena hanya bisa berobat di pusat kota. Bahkan hanya melakukan diagnosa,” tandasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Menurut Nafsiah, dengan diberlakukanya desentralisasi dan otonomi daerah seyogyanya Pemda dapat memberikan pelayanan kesehatan sedekat mungkin kepada masyarakat. "Untuk itu peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, pos kesehatan dan klinik yang melayani masyarakat secara langsung nonprofit baik di kecamatan dan berbagai tempat," pungkasnya.
Berita terkait:
Penyandang tunanetra di Indonesia alami diskriminasi.
Hal ini disebabkan penyebaran dokter dan spesisialis serta penyediaan fasilitas kesehatan yang tidak merata.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat tidak tersebar merata pada kabupaten kota di setiap daerah. Kebanyakan tenaga kesehatan tersebut menumpuk di perkotaan besar.
Selain itu, fasilitas kesehatan seperti tempat tidur juga hanya menumpuk pada rumah sakit di perkotaan besar. “Banyak masyarakat di pedesaan yang tinggal di pelosok butuh waktu dan biaya yang banyak karena hanya bisa berobat di pusat kota. Bahkan hanya melakukan diagnosa,” tandasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Menurut Nafsiah, dengan diberlakukanya desentralisasi dan otonomi daerah seyogyanya Pemda dapat memberikan pelayanan kesehatan sedekat mungkin kepada masyarakat. "Untuk itu peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, pos kesehatan dan klinik yang melayani masyarakat secara langsung nonprofit baik di kecamatan dan berbagai tempat," pungkasnya.
Berita terkait:
Penyandang tunanetra di Indonesia alami diskriminasi.
(maf)
