Menyikapi persoalan bangsa, PP Muhammadiyah gelar konsensus
Rabu, 30 Oktober 2013 - 14:16 WIB
Menyikapi persoalan bangsa, PP Muhammadiyah gelar konsensus
A
A
A
Sindonews.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berencana akan mengadakan kesepakatan bersama atau konsensus, untuk menyikapi persoalan bangsa yang terjadi belakangan ini.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, ada tiga pokok yang akan menjadi perbincangan dan rumusan dalam konsensus tersebut. Ketiganya merupakan persoalan bangsa yang harus disikapi komponen bangsa, terlebih untuk pejabat dan penyelenggara negara.
"Sebenarnya ada tiga yang jadi pokok pemikiran kami, seperti pemberantasan korupsi, demoralisasi elite dan pejabat publik serta politik transaksional yang merusak idealisme," kata Din, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Din menjelaskan, konsensus yang digagasnya merupakan hasil dari silaturahmi tokoh bangsa yang telah dilakukan PP Muhammadiyah di Menteng pada tanggal 17 Oktober lalu. Menurutnya, konsensus bagian dari tradisi budaya bangsa.
"Konsensus nasional ini sebagai jalur budaya bangsa, untuk rembuk nasional bersama terkait permasalahan bangsa," ujarnya.
Namun, Din sendiri belum bisa memastikan kapan penyelenggaraan konsensus tersebut. Bahkan, untuk kegiatan tersebut tokoh utama Muhammadiyah itu belum menentukan tema.
"Bentuknya silaturahmi akbar, musyarawah akbar, musyawarah agung atau nanti apa namanya masih kami tentukan," ucapnya.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, pihaknya bakal mengundang elemen lintas bangsa, termasuk kemungkinan mengundang presiden dan pejabat negara lainnya. "Nanti berharap ada komponen negara yang memulai memprakarsai, yang ikut di dalamnya," tambahnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, ada tiga pokok yang akan menjadi perbincangan dan rumusan dalam konsensus tersebut. Ketiganya merupakan persoalan bangsa yang harus disikapi komponen bangsa, terlebih untuk pejabat dan penyelenggara negara.
"Sebenarnya ada tiga yang jadi pokok pemikiran kami, seperti pemberantasan korupsi, demoralisasi elite dan pejabat publik serta politik transaksional yang merusak idealisme," kata Din, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Din menjelaskan, konsensus yang digagasnya merupakan hasil dari silaturahmi tokoh bangsa yang telah dilakukan PP Muhammadiyah di Menteng pada tanggal 17 Oktober lalu. Menurutnya, konsensus bagian dari tradisi budaya bangsa.
"Konsensus nasional ini sebagai jalur budaya bangsa, untuk rembuk nasional bersama terkait permasalahan bangsa," ujarnya.
Namun, Din sendiri belum bisa memastikan kapan penyelenggaraan konsensus tersebut. Bahkan, untuk kegiatan tersebut tokoh utama Muhammadiyah itu belum menentukan tema.
"Bentuknya silaturahmi akbar, musyarawah akbar, musyawarah agung atau nanti apa namanya masih kami tentukan," ucapnya.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, pihaknya bakal mengundang elemen lintas bangsa, termasuk kemungkinan mengundang presiden dan pejabat negara lainnya. "Nanti berharap ada komponen negara yang memulai memprakarsai, yang ikut di dalamnya," tambahnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
