Lagi, Mendagri diminta tanggung jawab soal DPT
Lagi, Mendagri diminta tanggung jawab soal DPT
A
A
A
Sindonews.com - Desakan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi ikut bertanggung jawab atas karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, terus bermunculan.
Kali ini, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar meminta hal serupa, atas penundaan pengumuman DPT hingga 4 November 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini Kementerian Dalam Negeri yang harus bertanggung jawab," kata Marwan saat dihubungi wartawan, Rabu (30/10/2013).
Menurutnya, Gamawan harus bertanggung jawab karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurus persoalan penduduk di tanah air. "Yang bertugas menyelesaikan kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri. Termasuk ngurus e-KTP saja belum juga beres-beres," tegasnya.
Dirinya pun mendesak agar persoalan DPT segera terselesaikan, lantaran masalah itu rentan dengan kecurangan Pemilu. "DPT harus segera diselesaikan, karena menyangkut validitas pemilu. DPT rawan kecurangan Pemilu," pungkasnya.
Berita terkait:
Ini 3 fokus KPU untuk perbaikan DPT.
Kali ini, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar meminta hal serupa, atas penundaan pengumuman DPT hingga 4 November 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini Kementerian Dalam Negeri yang harus bertanggung jawab," kata Marwan saat dihubungi wartawan, Rabu (30/10/2013).
Menurutnya, Gamawan harus bertanggung jawab karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurus persoalan penduduk di tanah air. "Yang bertugas menyelesaikan kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri. Termasuk ngurus e-KTP saja belum juga beres-beres," tegasnya.
Dirinya pun mendesak agar persoalan DPT segera terselesaikan, lantaran masalah itu rentan dengan kecurangan Pemilu. "DPT harus segera diselesaikan, karena menyangkut validitas pemilu. DPT rawan kecurangan Pemilu," pungkasnya.
Berita terkait:
Ini 3 fokus KPU untuk perbaikan DPT.
(maf)
Explore More