Banyak persoalan dalam pendidikan usia dini

Sindonews.com - Pemerintah mengusulkan jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) menjadi program wajib belajar. Sehingga peningkatan mutu siswa dan guru pun dapat meningkat.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Paudni) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Lydia Freyani Hawadi menjelaskan, usulan tersebut muncul karena didasarkan dari fakta 80 persen guru TK belum berkualifikasi Strata 1 (S1) dan atau diploma 4 (D4).

Menurutnya, padahal mulai tahun 2020, semua guru TK sudah harus bergelar sarjana. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Memang masih banyak persoalan dalam pendidikan usia dini. Salah satunya ialah 80 persen guru belum S1. Padahal persyaratan kedepannya harus S1,” terang Lydia di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2013.

Dikatakannya, selama ini sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk guru PAUD. Yakni, dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan atau menuntaskan sampai ke pendidikan sarjana.
Namun, jumlahnya masih sangat sedikit. Dia berkeyakinan, ketika guru PAUD memiliki kualifikasi minimal pendidikan S1, maka hal tersebut akan sejalan dengan mutu dan kualitas pendidikan PAUD kedepannya.

Dari data yang ada, jumlah guru TK sebanyak 267.576 guru. Dari jumlah tersebut, yang telah mendapatkan gelar sarjana baru 54.888 guru (20,51 persen). Sedang 212.688 (79,49 persen) guru TK lainnya belum mencapai pendidikan S1.

Untuk guru kelompok belajar, taman penitipan anak, serta satuan PAUD sejenis, dari total guru 84.888 orang, yang belum mencapai sarjana sebanyak 74.069 (87,26 persen) guru. Yang telah S1 hanya 10.819 (12,74 persen) guru.

Baca berita terkait, TK diusulkan jadi program wajib belajar.