Mendagri terlambat kejar e-KTP untuk perbaiki DPT
Kamis, 24 Oktober 2013 - 10:44 WIB
Mendagri terlambat kejar e-KTP untuk perbaiki DPT
A
A
A
Sindonews.com - Peran Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai sudah terlambat.
Menurut Wakil Sekretris Jenderal (Wasekjen) DPP partai Demokrat Andi Nurpati, niat mempercepat e-KTP tak cukup membantu KPU untuk mempermudah melakukan perbaikan DPT.
"Kalau ingin mengejar e-KTP ini udah enggak mungkin untuk waktu dua minggu," kata Andi kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Namun demikian, upaya Kemendagri untuk membantu perbaikan DPT bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan KPU tingkat daerah dengan melakukan pencatatan daftar pemilih yang masih belum masuk dalam daftar pemilih.
"Kecuali Kemendagri mau duduk bersama dengan KPU daerah untuk mengejar itu," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai politik meminta KPU untuk menunda waktu pengumuman dan penetapan DPT. KPU diberikan waktu sampai dua minggu kedepan untuk kembali melakukan perbaikan dan akurasi data DPT sebelum kembali diputuskan menjadi DPT.
Baca juga berita: Bawaslu minta penetapan DPT ditunda
Menurut Wakil Sekretris Jenderal (Wasekjen) DPP partai Demokrat Andi Nurpati, niat mempercepat e-KTP tak cukup membantu KPU untuk mempermudah melakukan perbaikan DPT.
"Kalau ingin mengejar e-KTP ini udah enggak mungkin untuk waktu dua minggu," kata Andi kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Namun demikian, upaya Kemendagri untuk membantu perbaikan DPT bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan KPU tingkat daerah dengan melakukan pencatatan daftar pemilih yang masih belum masuk dalam daftar pemilih.
"Kecuali Kemendagri mau duduk bersama dengan KPU daerah untuk mengejar itu," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai politik meminta KPU untuk menunda waktu pengumuman dan penetapan DPT. KPU diberikan waktu sampai dua minggu kedepan untuk kembali melakukan perbaikan dan akurasi data DPT sebelum kembali diputuskan menjadi DPT.
Baca juga berita: Bawaslu minta penetapan DPT ditunda
(lal)
