Tujuan isu dinasti politik dipertanyakan

Sindonews.com - Isu dinasti politik saat ini kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif, Akil Mochtar terkait Pemilukada Lebak yang melibatkan kerabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Atut pun terkesan mempertahankan kekuasaan politiknya di Banten dengan menyebarkan anggota keluarganya di pusat-pusat pemerintahan di Banten.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Profesor Hamdi Muluk menilai bahwa fenomena dinasti politik yang dilakukan oleh beberapa kelompok, sangat membingungkan dan sangat absurd keberadaannya.

"Yang harus dipertanyakan sebenarnya itu adalah isu dinasti politik ini. Apa tujuannya itu?" kata Hamdi usai diskusi terbuka dengan tema "Dinasti Politik, Salahkah?," di rumah gagasan PAN, Jalan Erlangga, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2013).

Hamdi pun mengatakan bahwa masyarakat seharusnya dapat berpikir dengan jernih apakah dinasti politik yang membuat bangsa Indonesia bobrok atau ada faktor lainnya.

"Masyarakat seharusnya berpikir jernih, apakah dinasti politik yang membuat negara ini bobrok atau kebobrokan negara ini yang membuat adanya dinasti politik," tegas Hamdi.

Baca berita:
Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol