Cegah politik dinasti harus sistemik

Sindonews.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari menilai, keberadaan praktik politik dinasti di Indonesia dewasa ini, terjadi karena tidak adanya aturan formal yang mengatur keberadaan politik dinasti.

Ia mengungkapkan, dalam demokrasi sebetulnya yang disebut dinasti politik, itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Sehingga, lanjutnya, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih dan dipercaya rakyat. Hanya saja, kata Hajriyanto, tentu tokoh politik kita harus memiliki kepatutan dan kepantasan.

"Negara ini kan milik semua pihak semua rakyat, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi lantas kehidupan politik itu didominasi suatu keluarga atau dinasti. Pencegahan dan pemberantasan politik dinasti itu harus dilakukan secara sistemik, artinya harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (17/10/2013).

Hajriyanto menyebut, selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktik politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Namun yang terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan politik di Indonesia.

Menurutnya, fakta tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk menuangkan aturan formal terkait keberadaan politik dinasti. "Ya jangan hanya diserahkan kepada itikad baik, karena terbukti ketika diserahkan pada itikad baik orang perorang ternyata kecenderungannya pengabaian terhadap nilai-nilai kepatutan itu sendiri sehingga politik dinasti berkembang," tutupnya.

Baca berita terkait, tak ada aturan formal picu politik dinasti.