Hamdan Zoelva puji kinerja Janedjri
Rabu, 16 Oktober 2013 - 19:37 WIB
Hamdan Zoelva puji kinerja Janedjri
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, sejauh ini kinerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M Gaffar sudah cukup bagus.
"Bagus saja. Saya kira, jasa Pak Janedjri cukup besar, luar biasa," ujar Hamdan di gedung MK, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2013).
Menurutnya, sejauh ini belum ada catatan buruk bagi Sekjen MK. Apalagi, selama ini MK selalu mendapat Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sepanjang ini dari berbagai laporan, terutama dari BPK sejak awal sampai sekarang WTP. Belum ada catatan buruk dari lembaga-lembaga pengawasan. Jadi baik-baik saja," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyarankan agar MK melakukan penyegaran terhadap posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, yang saat ini masih dijabat oleh Janedjri M Gaffar.
Menurut Dipo, Janedjri M Gaffar sudah seharusnya diganti. Sebab sudah melampaui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2002, dimana maksimum lima tahun untuk pejabat eselon satu.
Baca berita:
MK akan teliti soal masa jabatan Janedjri
"Bagus saja. Saya kira, jasa Pak Janedjri cukup besar, luar biasa," ujar Hamdan di gedung MK, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2013).
Menurutnya, sejauh ini belum ada catatan buruk bagi Sekjen MK. Apalagi, selama ini MK selalu mendapat Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sepanjang ini dari berbagai laporan, terutama dari BPK sejak awal sampai sekarang WTP. Belum ada catatan buruk dari lembaga-lembaga pengawasan. Jadi baik-baik saja," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyarankan agar MK melakukan penyegaran terhadap posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, yang saat ini masih dijabat oleh Janedjri M Gaffar.
Menurut Dipo, Janedjri M Gaffar sudah seharusnya diganti. Sebab sudah melampaui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2002, dimana maksimum lima tahun untuk pejabat eselon satu.
Baca berita:
MK akan teliti soal masa jabatan Janedjri
(kri)
