PPP setuju pelarangan politik dinasti
Rabu, 16 Oktober 2013 - 17:25 WIB
PPP setuju pelarangan politik dinasti
A
A
A
Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju bila ada pelarangan terkait dinasti politik. Namun, mereka meminta agar bisa dijelaskan teknis sejauh mana yang dimaksud dinasti politik tersebut.
"Saya kira ini memang harus jadi pendalaman misalnya yang didefinisikan dinasti politik itu apakah anak-anak ataupun isteri dalam satu jabatan tertentu," kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Ia mengakui dinasti politik memang telah menjadi perhatian anggota dewan, namun hingga kini belum ada aturan yang dapat menghindari hal itu.
"Ya kalau di beberapa kali pembahasan RUU di Baleg (Badan Legislasi) ya, atau di beberapa RUU itu prinsip dinasti politik itu memang menjadi wacana yang dikritisi termasuk anggota DPR," terangnya.
Anggota Komisi V ini melanjutkan, salah satu penyebab sulitnya menghindari dinasti politik adalah karena warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk berpolitik.
"Prinsip dinasti politik ini saya kira memang tidak kita harapkan tetapi tekniknya seperti apa, misalnya yang namanya demokrasi membuka lebar-lebar warga negara, hak politik warga negara saya kira menjadi sebuah yang harus dihormati," tuntasnya.
Baca berita:
PDIP curigai partai penguasa di balik KPU-Lemsaneg
"Saya kira ini memang harus jadi pendalaman misalnya yang didefinisikan dinasti politik itu apakah anak-anak ataupun isteri dalam satu jabatan tertentu," kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Ia mengakui dinasti politik memang telah menjadi perhatian anggota dewan, namun hingga kini belum ada aturan yang dapat menghindari hal itu.
"Ya kalau di beberapa kali pembahasan RUU di Baleg (Badan Legislasi) ya, atau di beberapa RUU itu prinsip dinasti politik itu memang menjadi wacana yang dikritisi termasuk anggota DPR," terangnya.
Anggota Komisi V ini melanjutkan, salah satu penyebab sulitnya menghindari dinasti politik adalah karena warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk berpolitik.
"Prinsip dinasti politik ini saya kira memang tidak kita harapkan tetapi tekniknya seperti apa, misalnya yang namanya demokrasi membuka lebar-lebar warga negara, hak politik warga negara saya kira menjadi sebuah yang harus dihormati," tuntasnya.
Baca berita:
PDIP curigai partai penguasa di balik KPU-Lemsaneg
(kri)
