PKB: Politik dinasti menodai demokrasi
PKB: Politik dinasti menodai demokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain ikut mengomentari politik dinasti yang belakangan menjadi perdebatan.
"Politik dinasti Harus Ditolak, alasannya berpotensi merusak, menodai bahkan menjadi anomali bagi demokrasi," kata Malik melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (16/10/2013).
Kata dia, potensi itu bisa dilihat dari beberapa pemilukada dan momentum politik lainnya. "Upaya memenangkan dan melanggengkan kekuasaan tentu saja linier dengan cara-cara berpolitik di daerah," terangnya.
Lanjut Malik, dinasti politik dikhawatirkan juga bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerah. "Pemanfaatan resources (sumberdaya) itu biasanya berbentuk politisasi APBD atau program, politisasi aparatur negara, bahkan kooptasi civil society dengan kekuatan uang," tuntasnya.
Baca juga berita Hegemoni dinasti politik.
"Politik dinasti Harus Ditolak, alasannya berpotensi merusak, menodai bahkan menjadi anomali bagi demokrasi," kata Malik melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (16/10/2013).
Kata dia, potensi itu bisa dilihat dari beberapa pemilukada dan momentum politik lainnya. "Upaya memenangkan dan melanggengkan kekuasaan tentu saja linier dengan cara-cara berpolitik di daerah," terangnya.
Lanjut Malik, dinasti politik dikhawatirkan juga bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerah. "Pemanfaatan resources (sumberdaya) itu biasanya berbentuk politisasi APBD atau program, politisasi aparatur negara, bahkan kooptasi civil society dengan kekuatan uang," tuntasnya.
Baca juga berita Hegemoni dinasti politik.
(lal)
Explore More