Satker diminta cermati pengadaan logistik pemilu
Satker diminta cermati pengadaan logistik pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik meminta, semua satuan kerja (Satker) KPU untuk mengecek seluruh persiapan logistik Pemilu 2014.
Menurutnya, kotak suara dan bilik suara yang masih tersimpan di sejumlah gudang KPU di daerah harus dicek kondisi terakhirnya. Jika masih ada yang bisa difungsikan untuk pemilu mendatang tentu akan lebih efisien.
“Hitung ulang semuanya. Jangan ada yang dilebih-lebihkan, sehingga pengadaan logistik Pemilu 2014 benar-benar efesien,” kata Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2013).
Menurutnya, satker yang berjumlah 531 satker harus mengalisa kebutuhan logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelum proses lelang dimulai. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Semua satker diminta untuk menghitung secara cermat kebutuhan pengadaan logistik terutama kotak suara, bilik suara, sampul dan alat kelengkapan pemungutan suara,” tukasnya.
Lebih jauh Husni menjelaskan, dalam pengadaan dan distribusi logistik, akan diadakan dalam satu paket, baik untuk pemilu DPR, DPRD dan DPD RI.
Menurutnya, semua logistik harus jumlahnya harus tepat dan hemat anggaran. “Sebelum memproduksi logistik, kami harus benar-benar memastikan indeks penyelenggara, indeks peserta dan kebutuhan untuk pembiayaan transportasi,” tukas Husni.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
Menurutnya, kotak suara dan bilik suara yang masih tersimpan di sejumlah gudang KPU di daerah harus dicek kondisi terakhirnya. Jika masih ada yang bisa difungsikan untuk pemilu mendatang tentu akan lebih efisien.
“Hitung ulang semuanya. Jangan ada yang dilebih-lebihkan, sehingga pengadaan logistik Pemilu 2014 benar-benar efesien,” kata Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2013).
Menurutnya, satker yang berjumlah 531 satker harus mengalisa kebutuhan logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelum proses lelang dimulai. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Semua satker diminta untuk menghitung secara cermat kebutuhan pengadaan logistik terutama kotak suara, bilik suara, sampul dan alat kelengkapan pemungutan suara,” tukasnya.
Lebih jauh Husni menjelaskan, dalam pengadaan dan distribusi logistik, akan diadakan dalam satu paket, baik untuk pemilu DPR, DPRD dan DPD RI.
Menurutnya, semua logistik harus jumlahnya harus tepat dan hemat anggaran. “Sebelum memproduksi logistik, kami harus benar-benar memastikan indeks penyelenggara, indeks peserta dan kebutuhan untuk pembiayaan transportasi,” tukas Husni.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)
Explore More