Modus kecurangan pemilu semakin kompleks
Jum'at, 13 September 2013 - 09:12 WIB
Modus kecurangan pemilu semakin kompleks
A
A
A
Sindonews.com - Modus kecurangan pemilu mendatang dinilai akan berbeda dibanding pemilu pada tahun 2009. Pasalnya modus-modus yang digunakan akan semakin kompleks.
Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan, pemilu saat ini modusnya berbeda. Pasalnya berbagai modus kecurangan pemilu berkembang. "Modusnya akan berbeda. Politik ini kan sangat liar dan tidak dapat diukur," katanya, Jumat (13/9/2013).
Menurut dia, kejahatan pemilu memiliki fase panjang. Misalnya, sebelum pemilu dilaksanakan kecurangan dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.
"Kecuranagan sudah merambah pada tataran pembuatan kebijakan. Misalkan pembagian dapil itu dapat dijadikan rekayasa politik. Ini bertujuan untuk kemenangan kelompok tertentu," katanya.
Boni menekankan keruwetan DPT akan membuka ruang adanya potensi kecurangan. Menurutnya persoalan DPT adalah hal yang serius sehingga jika tidak benar-benar diperhatikan maka ada kecurigaan bahwa ada pihak yang memelihara keruwetan agar dapat berbuat curang.
Kemudian adanya kartu pemilih siluman. Misalnya nama dalam pemilih semuanya sama. "Di Pilkada Depok di daerah Beji nama pemilih hurufnya hanya berawalan J," ungkapnya.
Kemudian ada kecurangan dengan memobilisasi pemilih siluman. Ada sekelompok orang yang dimobiliasasi untuk melakukan pencoblosan lebih dari sekali.
"Misalkan orang Bekasi dibawa ke Depok untuk memilih. Selain itu saat pagi memilih di daerah A, siang memilih di daerah B," katanya.
Boni juga mencermati kecurangan dalam proses transfer kotak suara ke KPUD. Pasalnya sangat mungkin dalam proses perjalanan kotak tersebut ditukar dengan yang lain.
"Permainan data IT juga akan rawan. Kalau KPU pusat mungkin akan belajar serius. Namun IT tingkat lokal sulit bagaiaman? Rawan dipengaruhi elit-elit lokal," ungkapnya.
Hal-hal tersebut harus dicermati. Hal ini tidak hanya bergantung pada bawaslu dan KPU. Melainkan melibatkan banyak pihak. Selain itu, asyarakat harus dicerdaskan.
"Jika masyarakat cerdas makan potensi kecurangan akan dapat ditanggulangi," katanya. Menurut dia, jika pemilu rusak maka demokrasi juga rusak.
Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan, pemilu saat ini modusnya berbeda. Pasalnya berbagai modus kecurangan pemilu berkembang. "Modusnya akan berbeda. Politik ini kan sangat liar dan tidak dapat diukur," katanya, Jumat (13/9/2013).
Menurut dia, kejahatan pemilu memiliki fase panjang. Misalnya, sebelum pemilu dilaksanakan kecurangan dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.
"Kecuranagan sudah merambah pada tataran pembuatan kebijakan. Misalkan pembagian dapil itu dapat dijadikan rekayasa politik. Ini bertujuan untuk kemenangan kelompok tertentu," katanya.
Boni menekankan keruwetan DPT akan membuka ruang adanya potensi kecurangan. Menurutnya persoalan DPT adalah hal yang serius sehingga jika tidak benar-benar diperhatikan maka ada kecurigaan bahwa ada pihak yang memelihara keruwetan agar dapat berbuat curang.
Kemudian adanya kartu pemilih siluman. Misalnya nama dalam pemilih semuanya sama. "Di Pilkada Depok di daerah Beji nama pemilih hurufnya hanya berawalan J," ungkapnya.
Kemudian ada kecurangan dengan memobilisasi pemilih siluman. Ada sekelompok orang yang dimobiliasasi untuk melakukan pencoblosan lebih dari sekali.
"Misalkan orang Bekasi dibawa ke Depok untuk memilih. Selain itu saat pagi memilih di daerah A, siang memilih di daerah B," katanya.
Boni juga mencermati kecurangan dalam proses transfer kotak suara ke KPUD. Pasalnya sangat mungkin dalam proses perjalanan kotak tersebut ditukar dengan yang lain.
"Permainan data IT juga akan rawan. Kalau KPU pusat mungkin akan belajar serius. Namun IT tingkat lokal sulit bagaiaman? Rawan dipengaruhi elit-elit lokal," ungkapnya.
Hal-hal tersebut harus dicermati. Hal ini tidak hanya bergantung pada bawaslu dan KPU. Melainkan melibatkan banyak pihak. Selain itu, asyarakat harus dicerdaskan.
"Jika masyarakat cerdas makan potensi kecurangan akan dapat ditanggulangi," katanya. Menurut dia, jika pemilu rusak maka demokrasi juga rusak.
(lal)
