Bahas peta korupsi, KPK undang anak buah Megawati
Selasa, 10 September 2013 - 11:43 WIB
Bahas peta korupsi, KPK undang anak buah Megawati
A
A
A
Sindonews.com - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Pramono Anung hadir sebagai pembicara diskusi korupsi politik yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diskusi yang bisa disebut diskusi mingguan itu membahas peta rawan korupsi para penyelenggara kebijkan negara.
"Dalam rangka diskusi korupsi politik,” ujar Pramono saat tiba di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2013).
Mengenakan kemeja bermotif batik lengan panjang warna cokelat muda, anak buah Megawati itu akan berbicara mengenai fungsi DPR RI sebagai badan legislasi, termasuk fungsi pengawasan terhadap perilaku pejabat negara yang rawan akan tindakan korupsi.
"DPR akan bekerjasama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR. Seperti kita ketahui tugas utama DPR adalah legislasi, pengawasan dan penganggaran,” terang Pramono.
Dia menjelaskan, diskusi tersebut sekaligus dimanfaatkan DPR dan KPK untuk menjalin kerjasama terkait penanganan korupsi bagi penyelenggara negara.
”Maka DPR membuka diri bekerjasama dengan KPK Hal yang berkaitan dengan peta rawan korupsi supaya siapa yang bertugas dalam hal itu bisa terhindar dari persoalan korupsi,” katanya.
Disisi lain, pria bergelar doktor bidang hukum itu akan mempresentasikan titik-titik yang menjadi ruang tindak pidana korupsi pejabat negara.
"Misalnya yang berkaitan dengan legislasi. Tidak menutup kemungkinan beberapa hal legislasi itu mungkin bahwa rancangan UU atas desakan pihak tertentu atau hal yang berkaitan dengan Badan Anggaran. Jadi dalam konteks itu kami lakukan kerjasama,” tandas Pramono.
Diskusi yang bisa disebut diskusi mingguan itu membahas peta rawan korupsi para penyelenggara kebijkan negara.
"Dalam rangka diskusi korupsi politik,” ujar Pramono saat tiba di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2013).
Mengenakan kemeja bermotif batik lengan panjang warna cokelat muda, anak buah Megawati itu akan berbicara mengenai fungsi DPR RI sebagai badan legislasi, termasuk fungsi pengawasan terhadap perilaku pejabat negara yang rawan akan tindakan korupsi.
"DPR akan bekerjasama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR. Seperti kita ketahui tugas utama DPR adalah legislasi, pengawasan dan penganggaran,” terang Pramono.
Dia menjelaskan, diskusi tersebut sekaligus dimanfaatkan DPR dan KPK untuk menjalin kerjasama terkait penanganan korupsi bagi penyelenggara negara.
”Maka DPR membuka diri bekerjasama dengan KPK Hal yang berkaitan dengan peta rawan korupsi supaya siapa yang bertugas dalam hal itu bisa terhindar dari persoalan korupsi,” katanya.
Disisi lain, pria bergelar doktor bidang hukum itu akan mempresentasikan titik-titik yang menjadi ruang tindak pidana korupsi pejabat negara.
"Misalnya yang berkaitan dengan legislasi. Tidak menutup kemungkinan beberapa hal legislasi itu mungkin bahwa rancangan UU atas desakan pihak tertentu atau hal yang berkaitan dengan Badan Anggaran. Jadi dalam konteks itu kami lakukan kerjasama,” tandas Pramono.
(lal)
