Pemilu 2014 berbahaya jika KPU lambat finalisasi DPT
Jum'at, 06 September 2013 - 15:06 WIB
Pemilu 2014 berbahaya jika KPU lambat finalisasi DPT
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengungkapkan, pada pemilihan umum (pemilu) sebelumnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak pernah pasti.
Menurutnya, meskipun pada saat itu KPU pernah mengumumkan DPT di bulan Oktober 2008, namun terus saja data tersebut dimutakhirkan.
"KPU akan mengulangi apa yang dilakukan KPU sebelumnya, dengan membiarkan DPT itu tidak pasti," katanya kepada wartawan, Jumat (6/9/2013).
Sehingga menurutnya, jika memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sanggup melakukan pemutakhiran data secara final, seharusnya dikatakan saja. Namun tentunya KPU harus memastikan kapan waktu untuk menetapkan DPT, setelah itu tentunya tidak boleh lagi ada perubahan.
"Kalau KPU sekarang ini belum bisa memfinalisasi DPT. Lebih baik melakukan perbaikan lagi. Sampai batas waktu tertentu. Itu benar-benar pasti. Itu berbahaya menurut saya," ungkapnya.
Kemudian selain dapat digunakan untuk tindakan kecurangan, jika DPT dapat diubah tentu akan membuat penyediaan logistik akan berantakan. Pasalnya, DPT menjadi dasar logistik pemilu. "DPT harus final dan tidak berubah-ubah. Dengan tetap dan final menutup kemungkinan terjadinya manipulasi," pungkasnya.
Menurutnya, meskipun pada saat itu KPU pernah mengumumkan DPT di bulan Oktober 2008, namun terus saja data tersebut dimutakhirkan.
"KPU akan mengulangi apa yang dilakukan KPU sebelumnya, dengan membiarkan DPT itu tidak pasti," katanya kepada wartawan, Jumat (6/9/2013).
Sehingga menurutnya, jika memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sanggup melakukan pemutakhiran data secara final, seharusnya dikatakan saja. Namun tentunya KPU harus memastikan kapan waktu untuk menetapkan DPT, setelah itu tentunya tidak boleh lagi ada perubahan.
"Kalau KPU sekarang ini belum bisa memfinalisasi DPT. Lebih baik melakukan perbaikan lagi. Sampai batas waktu tertentu. Itu benar-benar pasti. Itu berbahaya menurut saya," ungkapnya.
Kemudian selain dapat digunakan untuk tindakan kecurangan, jika DPT dapat diubah tentu akan membuat penyediaan logistik akan berantakan. Pasalnya, DPT menjadi dasar logistik pemilu. "DPT harus final dan tidak berubah-ubah. Dengan tetap dan final menutup kemungkinan terjadinya manipulasi," pungkasnya.
(maf)
