Bamsoet: Kesepakatan memiskinkan koruptor sulit tercapai
Kamis, 05 September 2013 - 10:43 WIB
Bamsoet: Kesepakatan memiskinkan koruptor sulit tercapai
A
A
A
Sindonews.com - Membuat koruptor menjadi miskin merupakan salah satu cara agar mereka jera selain memberikan kurungan penjara, namun langkah ini dinilai sulit tercapai.
"Menumbuhkan efek jera bagi koruptor di Indonesia memang tidak mudah. Efek jera untuk melakukan korupsi akan tumbuh jika koruptor tidak hanya menjalani hukuman penjara, melainkan juga dimiskinkan," kata Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo saat dihubungi wartawan, Kamis (5/9/2013).
Kata dia, susahnya memiskinkan koruptor di tanah air lantaran pemberian sanksi pada mekanisme itu sulit mencapai kesepakatan sehingga belum dapat diterapkan.
"Sayangnya, di negeri yang sarat korupsi ini, kesepakatan mengenai mekanisme sanksi yang demikian begitu sulit dicapai," terang pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Sebelumnya, ia juga mengatakan Indonesia memerlukan adanya badan otonom untuk mengoptimalkan penelusuran aset koruptor dengan dibentuknya asset recovery center sebagai pelaksana teknis dan authority center guna penghimpun data.
Namun, hal itu masih perlu banyak pertimbangan. Ia juga menilai, persoalan utama bukan dengan membentuk lembaga baru melainkan kesungguhan dan kemauan politik untuk menumbuhkan efek jera pada koruptor.
"Tetapi, tidak berarti kita harus membentuk institusi baru yang otonom untuk pekerjaan yang satu ini," tuntasnya.
"Menumbuhkan efek jera bagi koruptor di Indonesia memang tidak mudah. Efek jera untuk melakukan korupsi akan tumbuh jika koruptor tidak hanya menjalani hukuman penjara, melainkan juga dimiskinkan," kata Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo saat dihubungi wartawan, Kamis (5/9/2013).
Kata dia, susahnya memiskinkan koruptor di tanah air lantaran pemberian sanksi pada mekanisme itu sulit mencapai kesepakatan sehingga belum dapat diterapkan.
"Sayangnya, di negeri yang sarat korupsi ini, kesepakatan mengenai mekanisme sanksi yang demikian begitu sulit dicapai," terang pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Sebelumnya, ia juga mengatakan Indonesia memerlukan adanya badan otonom untuk mengoptimalkan penelusuran aset koruptor dengan dibentuknya asset recovery center sebagai pelaksana teknis dan authority center guna penghimpun data.
Namun, hal itu masih perlu banyak pertimbangan. Ia juga menilai, persoalan utama bukan dengan membentuk lembaga baru melainkan kesungguhan dan kemauan politik untuk menumbuhkan efek jera pada koruptor.
"Tetapi, tidak berarti kita harus membentuk institusi baru yang otonom untuk pekerjaan yang satu ini," tuntasnya.
(kri)
