Pemerintah rapat bahas Ahmadiyah
Rabu, 04 September 2013 - 14:04 WIB
Pemerintah rapat bahas Ahmadiyah
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Kooridinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat dengan agenda membahas aliran Ahmadiyah yang berkembang di tanah air.
Sebagaimana dilansir laman polkam.go.id, rapat berlangsung Selasa, 3 September 2013, di Kemenko Polhukam, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Menko Polhukam Letnan Jenderal TNI Langgeng Sulistiyono, dan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, dan pejabat dari unsur Jaksa Agung Muda Intelijen, Badan Reserse Kriminal Polri, yang mewakili Asops Panglima TNI, serta dari unsur Badan Intelijen Negara.
Rapat tersebut membicarakan hal yang terkait dengan pelaksanaan Inpres No.2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dengan titik tekan pada topik langkah-langkah penyelesaian masalah Jamaah Ahmadiyah.
Adapun hasil pembahasan rapat menekankan pada tiga poin penting:
1. Perlunya Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi SKB Tiga Menteri kepada masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kerukunan umat beragama.
2. Pemerintah dan warga masyarakat senantiasa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Negara menjamin kebebasan memeluk agama kepada setiap warga negara.
3. Hindari terjadinya konflik sosial dengan melakukan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin.
Sebagaimana dilansir laman polkam.go.id, rapat berlangsung Selasa, 3 September 2013, di Kemenko Polhukam, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Menko Polhukam Letnan Jenderal TNI Langgeng Sulistiyono, dan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, dan pejabat dari unsur Jaksa Agung Muda Intelijen, Badan Reserse Kriminal Polri, yang mewakili Asops Panglima TNI, serta dari unsur Badan Intelijen Negara.
Rapat tersebut membicarakan hal yang terkait dengan pelaksanaan Inpres No.2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dengan titik tekan pada topik langkah-langkah penyelesaian masalah Jamaah Ahmadiyah.
Adapun hasil pembahasan rapat menekankan pada tiga poin penting:
1. Perlunya Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi SKB Tiga Menteri kepada masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kerukunan umat beragama.
2. Pemerintah dan warga masyarakat senantiasa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Negara menjamin kebebasan memeluk agama kepada setiap warga negara.
3. Hindari terjadinya konflik sosial dengan melakukan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin.
(lal)
