Ekonomi nasional diuji

DEFISIT neraca perdagangan Indonesia (NPI) melaju kian cepat. Defisit NPI pada Juli lalu tumbuh mencapai USD2,31 miliar. Bandingkan dengan angka defisit sebulan sebelumnya (Juni) yang hanya tercatat sekitar USD846,6 juta.

Secara kumulatif, defisit NPI dari Januari hingga Juli tercetak sebesar USD5,65 miliar. Persoalan defisit NPI salah satu masalah serius di bidang perekonomian yang menyita perhatian pemerintah. Dalam kaitan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tiga bulan terakhir ini, masalah defisit ditengarai memberi kontribusi besar sebagai faktor internal yang memengaruhi anjloknya keperkasaan rupiah di mata investor dan pelaku pasar.

Berbagai upaya pemerintah untuk menyehatkan NPI, namun sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat. Buktinya, angka defisit makin melonjak di luar batas perkiraan. Salah satu langkah nyata pemerintah untuk menekan defisit tersebut termaktub dalam empat paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pada pertengahan Agustus lalu. Namun, kalangan analis ekonomi meragukan kebijakan baru tersebut dapat menahan laju kenaikan defisit bila tidak dibarengi implementasi yang cepat dan tepat.

Seringkali kebijakan yang diterbitkan pemerintah tidak sampai di tingkat eksekusi. Tengok saja beberapa kebijakan peningkatan ekspor belum sejalan dengan harapan. Memang, harus diakui bahwa untuk menggenjot nilai ekspor di tengah gejolak perekonomian global bukan hal gampang, namun pemerintah sepertinya tak berdaya menahan serbuan impor.

Tengok saja data terbaru yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor tercatat sebesar USD15,11 miliar pada Juli lalu atau naik 2,37% dari nilai ekspor pada Juni 2013. Kenaikan nilai ekspor tersebut sangat tidak sebanding dengan kenaikan nilai impor, di mana Juli lalu tercatat sebesar USD17,42 miliar atau melonjak 11,4% dibanding Juni 2013. Untuk tujuan ekspor, China masih menduduki urutan pertama senilai USD11,77 miliar, ditempel Jepang senilai USD9,54 miliar, dan Amerika Serikat senilai USD9,03 miliar.

Sedangkan pangsa pasar terbesar meliputi bahan bakar mineral sebesar USD15,04 miliar, lemak dan minyak nabati sebesar USD10,92 miliar. Untuk ekspor barang industri, pertanian dan hasil tambang mengalami penurunan. Sementara porsi impor juga didominasi China dan Jepang masing-masing senilai USD17,44 miliar dan USD11,49 miliar, lalu disusul Thailand sebesar USD6,75 miliar.

Barang impor berupa mesin dan peralatan mekanik tercatat mendominasi senilai USD15,83 miliar serta mesin dan peralatan listrik mencapai USD11,3 miliar. Tugas pemerintah dalam mengawal dan menjaga pertumbuhan perekonomian nasional dalam empat bulan terakhir tahun ini memang penuh ekstra tantangan, selain gejolak defisit NPI yang makin liar juga diperparah laju inflasi yang semakin tinggi.

Untuk laju inflasi Agustus lalu, BPS mencatat sekitar 1,12% yang dipicu harga bahan makanan yang meroket sekitar 0,45%, disusul perumahan, air, listrik, dan gas sekitar 0,16% . Seluruh kota bahkan mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong sekitar 6,47% dan terendah di Pangkal Pinang sekitar 0,15%. “Inflasi Agustus 2013 sekitar 1,12%. Inflasi tahun kalender 7,94% dan inflasi tahunan (year on year) sekitar 8,89%,” ungkap Kepala BPS Suryamin kemarin.

Selain faktor defisit NPI yang makin tinggi dan laju inflasi yang kencang, kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) yang kini bertengger di level 7% juga menjadi ancaman untuk sektor riil. Memang, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin akhir Agustus lalu langsung direspons positif pelaku pasar, namun kenaikan BI Rate akan berdampak pada pertumbuhan kredit perbankan.

Karena itu, BI yang semula menargetkan pertumbuhan kredit perbankan sekitar 23% hingga 24% memprediksi turun menjadi 18% sampai 20%, seiring langkah perbankan meninggikan suku bunga kredit yang mengikuti suku bunga acuan bank sentral. Jadi, empat bulan ke depan pemerintah tidak boleh lengah menangani perekonomian nasional.