Kemendikbud minta KPK telusuri korupsi di kementeriannya
Kamis, 29 Agustus 2013 - 10:56 WIB
Kemendikbud minta KPK telusuri korupsi di kementeriannya
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta kepada aparat penegak hukum bisa menelusuri temuan dari hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyebutkan bahwa korupsi terbanyak ada di dunia pendidikan.
"Kita minta aparat penegak hukum menelusuri temuan ICW ini. Menurut saya, yang korupsi harus dihukum," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim kepada Sindonews melalui pesan singkat, Kamis (29/8/2013).
Penegak hukum dalam hal ini, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Kejaksaan.
Diberitakan Sebelumnya, Staf Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengaku, Banten ada di posisi pertama dengan memakan anggaran negara Rp209 miliar dari 10 kasus korupsi yang terjadi.
Jawa Barat dan Jawa Tengah menyumbang 33 kasus, Jawa Timur dan Sumatera Utara 24 kasus. Selain Dinas Pendidikan, katanya, perguruan tinggi juga menyelewengkan uang negara Rp217,1 miliar dari 30 praktik korupsi. Kasus yang melibatkan sekolah ada 82 kali dengan kerugian mencapai Rp10,9 miliar.
Meskipun dinas pendidikan menyumbang kasus korupsi terbanyak, lanjutnya, namun kerugian negara dengan jumlah terbanyak dilakukan oleh perguruan tinggi dan Kemendikbud. Keduanya mengkorupsi uang rakyat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pengadaan infrastruktur sekolah.
"Kita minta aparat penegak hukum menelusuri temuan ICW ini. Menurut saya, yang korupsi harus dihukum," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim kepada Sindonews melalui pesan singkat, Kamis (29/8/2013).
Penegak hukum dalam hal ini, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Kejaksaan.
Diberitakan Sebelumnya, Staf Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengaku, Banten ada di posisi pertama dengan memakan anggaran negara Rp209 miliar dari 10 kasus korupsi yang terjadi.
Jawa Barat dan Jawa Tengah menyumbang 33 kasus, Jawa Timur dan Sumatera Utara 24 kasus. Selain Dinas Pendidikan, katanya, perguruan tinggi juga menyelewengkan uang negara Rp217,1 miliar dari 30 praktik korupsi. Kasus yang melibatkan sekolah ada 82 kali dengan kerugian mencapai Rp10,9 miliar.
Meskipun dinas pendidikan menyumbang kasus korupsi terbanyak, lanjutnya, namun kerugian negara dengan jumlah terbanyak dilakukan oleh perguruan tinggi dan Kemendikbud. Keduanya mengkorupsi uang rakyat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pengadaan infrastruktur sekolah.
(lal)
