PKS sayangkan audit BPK soal Hambalang bocor

Senin, 26 Agustus 2013 - 14:16 WIB
PKS sayangkan audit...
PKS sayangkan audit BPK soal Hambalang bocor
A A A
Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyayangkan bocornya hasil audit investigasi jilid II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Karena itu kan dokumen rahasia negara, yang harusnya tidak begitu saja terumbar ke publik. Nah ini siapa yang membocorkan, saya kira bagian yang harus dikritisi inisial yang ada disitu, barangkali juga tidak identik kepada satu nama," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Pasalnya, inisial-inisial yang bermunculan di publik akibat bocornya dokumen tersebut akan muncul persepsi berbeda dari setiap nama yang ada.

"Mungkin ada beberapa nama yang namanya bermiripan, dan kemudian inisialnya bisa dimiripkan, dan itu sesuatu yang bisa menjadi ribet ya," kata mantan Presiden PKS ini.

"Jadi menurut saya, bahwa kemudian muncul nama di publik, ini bagian dari masalah terkait dengan nama keamanan dokumen rahasia negara," tegasnya.

Sebelumnya, beredar dokumen hasil audit investigasi Hambalang jilid II, dari berkas itu ada 15 inisial anggota DPR yang disebut BPK terkait dengan dugaan penyimpangan dalam persetujuan anggaran Hambalang.

Mereka yang diduga masuk dari 15 nama berdasarkan kedekatan inisial adalah, MNS (Mahyuddin NS, Partai Demokrat), RCA (Rully Chairul Azwar, Partai Golkar), HA (Hery Akhmadi, PDIP), AHN (Abdul Hakam Naja, PAN), APPS (Angelina Patrisia Pingkan Sondakh, Partai Demokrat), WK (I Wayan Koster, PDIP), KM (Kahar Muzakir, Partai Golkar), dan JA (Juhaini Alie, Partai Demokrat).

Berikutnya, UA (Utut Adianto, PDIP), AZ (Akbar Zulfakar, PKS), EHP (Eko Hendro Purnomo, PAN), MY (Machmud Yunus, PPP), MHD (Muhammad Hanif Dhakiri, PKB), HLS (Herry Lontung Siregar, Partai Hanura), MI (Mardiana Idraswari, PAN).

Serta nama Kepala Bagian Set Komisi X DPR RI yang berinisial AGS (Agus Salim) yang turut bersama-sama karena acap kali tidak menyusun risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Khususnya Risalah RDP Desember 2010 antara Pimpinan, Kapoksi, dan Pokja Anggaran dari Komisi DPR RI dengan pejabat Eselon I Kemenpora.
(lal)
Berita Terkait
Jadi Program Unggulan,...
Jadi Program Unggulan, Sport Center Bulukumba Tak Kunjung Terealisasi
Gubernur Lakukan Groundbreaking...
Gubernur Lakukan Groundbreaking Sumut Sport Center Bertaraf Internasional
Pembangunan Sport Center...
Pembangunan Sport Center Pangkalan Bun Akan Terus Dilanjutkan
Dikaitkan dengan Kasus...
Dikaitkan dengan Kasus Hambalang, Gede Pasek: Akan Kami Hadirkan Bukti Telak
Dukung Sumut Sport Center,...
Dukung Sumut Sport Center, Menpora: Jangan Diragukan Lagi Pak Gubernur
Soal Siap Digantung...
Soal Siap Digantung di Monas, Anas: Lahir Batin Saya Tidak Melakukan yang Dituduhkan Itu
Berita Terkini
Hebat! Kota Semarang...
Hebat! Kota Semarang Raih Penghargaan Nasional Creative Financing, Bukti Inovasi Pemkot Hadirkan Pembangunan yang Berdampak
2 Wamen Kabinet Prabowo...
2 Wamen Kabinet Prabowo Terjerat Korupsi, Nomor 1 Divonis 4,5 Tahun Penjara
Perang Iran 20266: Ketika...
Perang Iran 20266: Ketika Diplomasi Berbicara dengan Bahasa Rudal
Prabowo akan Menerima...
Prabowo akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes pada 8 Juni 2026
Said Iqbal soal Sinyal...
Said Iqbal soal Sinyal Masuk Kabinet Prabowo: Kita Tunggu Pengumuman Resmi
3 Pati dan Pamen Dimutasi...
3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor, Ada Irjen hingga Kombes Pol
Infografis
4 Alasan NATO Bisa Runtuh...
4 Alasan NATO Bisa Runtuh Seperti Balon yang Bocor
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved