KPK respon nama presiden dalam audit Hambalang
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 18:23 WIB
KPK respon nama presiden dalam audit Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan segera memvalidasi informasi soal penyebutan presiden dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Tahap II (LHP II) atas proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Yang ingin saya sampaikan kepada saudara (wartawan) bahwa KPK bekerja secara profesional dan on the track kemudian equality before the law. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Saudara (wartawan), presiden sama kedudukannya di depan hukum," kata Abraham saat konferensi pers saat menerima LHP II yang diserahkan BPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8/13).
Dalam konferensi pers ini, Abraham didampingi Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Zulkarnaen, Ketua BPK Hadi Poernomo, anggota BPK Ali Masykur Musa, dan Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
Diketahui, dalam dokumen LHP II yang dimiliki SINDO nama presiden disebut-sebut dalam kesimpulan hasil audit tahap II. Dokumen kesimpulan di halaman 42 audit ini yang diterima SINDO, dalam poin pertama soal "Melakukan pertemuan dengan MRM tentang rencana proyek Sentul".
Tertuang, MAT (M Arief Taufiqurrahman) selaku Marketing DK-1 PT AK pertama kali bertemu dengan seseorang bernisial MRM (Mindo Rosalina Manulang) sekitar awal Januari 2009, yang diperkenalkan oleh orang berinisial LHD.
Dari penelusuran SINDO, MAT merujuk pada M Arief Taufiqurrahman, mantan PT Adhi Karya. M Arief Taufiqurrahman telah resmi dicegah berpergian ke luar negeri sejak tanggal 3 Desember 2012. Sedangkan, MRM merujuk pada Mindo Rosalina Manulang, mantan anak buah terpidana M Nazaruddin.
"Pada saat itu, MAT mewakili Kepala DK I (TBMN) menghadiri undangan kepada divisi BUMN di sebuah kantor yang terletak di jalan Casablanca, di belakang Hotel Haris, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut PT PP yang dihakili LHd dan PT DGI yang diwakili MRM menyatakan berminat mendapat proyek Hambalang," demikian bunyi petikan itu.
Lebih lanjut, dalam pertemuan itu sebenarnya membahas terkait kekurangan alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 yang kurang dari 20 persen. "Hal ini akan membahayakan posisi presiden yang kemungkinan disomasi," bunyi petikan kesimpulan hal 42 lagi.
Pada 2009, diketahui presiden yang masih menjabat bahkan hingga saat ini adalah Presiden SBY. Yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Untuk memenuhi 20 persen anggaran pendidikan tersebut, maka diambil dari dana yang bersumber dari rekening 'BA 99'. Yang kemudian dana tersebut dialihkan jadi belanja modal di bidang pendidikan.
Dari situlah Rosa akan berperan proyek-proyek (termasuk di dalamnya proyek Sentul) kepada beberapa BUMN Karya yang kemudian akan bekerja sama dengan PT Anak Negeri dan/atau PT Anugerah.
"Pada waktu itu proyek sentul tersebut hebdak diberikan kepada PT Ppseperti keinginan LHd. Selain itu MRM juga menunjukan daftar pekerjaan yang akan rencananya akan diberikan ke BUMN-BUMN Karya tertentu."
Ditambahkan Abraham, pasca menerima laporan tersebut, dirinya akan membaca laporan tersebut termasuk melihat informasi penyebutan nama presiden untuk menentukan langkah berikutnya pasca validasi. "Jadi saya belum bisa pastikan apakah benar atau informasi itu dikelola sendiri," tandasnya sambil tersenyum.
"Yang ingin saya sampaikan kepada saudara (wartawan) bahwa KPK bekerja secara profesional dan on the track kemudian equality before the law. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Saudara (wartawan), presiden sama kedudukannya di depan hukum," kata Abraham saat konferensi pers saat menerima LHP II yang diserahkan BPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8/13).
Dalam konferensi pers ini, Abraham didampingi Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Zulkarnaen, Ketua BPK Hadi Poernomo, anggota BPK Ali Masykur Musa, dan Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
Diketahui, dalam dokumen LHP II yang dimiliki SINDO nama presiden disebut-sebut dalam kesimpulan hasil audit tahap II. Dokumen kesimpulan di halaman 42 audit ini yang diterima SINDO, dalam poin pertama soal "Melakukan pertemuan dengan MRM tentang rencana proyek Sentul".
Tertuang, MAT (M Arief Taufiqurrahman) selaku Marketing DK-1 PT AK pertama kali bertemu dengan seseorang bernisial MRM (Mindo Rosalina Manulang) sekitar awal Januari 2009, yang diperkenalkan oleh orang berinisial LHD.
Dari penelusuran SINDO, MAT merujuk pada M Arief Taufiqurrahman, mantan PT Adhi Karya. M Arief Taufiqurrahman telah resmi dicegah berpergian ke luar negeri sejak tanggal 3 Desember 2012. Sedangkan, MRM merujuk pada Mindo Rosalina Manulang, mantan anak buah terpidana M Nazaruddin.
"Pada saat itu, MAT mewakili Kepala DK I (TBMN) menghadiri undangan kepada divisi BUMN di sebuah kantor yang terletak di jalan Casablanca, di belakang Hotel Haris, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut PT PP yang dihakili LHd dan PT DGI yang diwakili MRM menyatakan berminat mendapat proyek Hambalang," demikian bunyi petikan itu.
Lebih lanjut, dalam pertemuan itu sebenarnya membahas terkait kekurangan alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 yang kurang dari 20 persen. "Hal ini akan membahayakan posisi presiden yang kemungkinan disomasi," bunyi petikan kesimpulan hal 42 lagi.
Pada 2009, diketahui presiden yang masih menjabat bahkan hingga saat ini adalah Presiden SBY. Yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Untuk memenuhi 20 persen anggaran pendidikan tersebut, maka diambil dari dana yang bersumber dari rekening 'BA 99'. Yang kemudian dana tersebut dialihkan jadi belanja modal di bidang pendidikan.
Dari situlah Rosa akan berperan proyek-proyek (termasuk di dalamnya proyek Sentul) kepada beberapa BUMN Karya yang kemudian akan bekerja sama dengan PT Anak Negeri dan/atau PT Anugerah.
"Pada waktu itu proyek sentul tersebut hebdak diberikan kepada PT Ppseperti keinginan LHd. Selain itu MRM juga menunjukan daftar pekerjaan yang akan rencananya akan diberikan ke BUMN-BUMN Karya tertentu."
Ditambahkan Abraham, pasca menerima laporan tersebut, dirinya akan membaca laporan tersebut termasuk melihat informasi penyebutan nama presiden untuk menentukan langkah berikutnya pasca validasi. "Jadi saya belum bisa pastikan apakah benar atau informasi itu dikelola sendiri," tandasnya sambil tersenyum.
(kri)
