Ikut Konvensi Demokrat, kader PDIP harus mundur
Kamis, 22 Agustus 2013 - 18:28 WIB
Ikut Konvensi Demokrat, kader PDIP harus mundur
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto menegaskan, jika ada kader PDIP yang ikut konvensi semi terbuka Partai Demokrat, harus mundur.
"Otomatis, seperti itu. Normanya kan akan jadi anggota parpol (partai politik) konvensi itu (Partai Demokrat)," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2013).
Kata dia, aturan itu juga berlaku andai kader mereka telah menyanggupi ajakan konvensi meski belum tentu terpilih. "Setelah jadi anggota dari partai lain, otomatis keanggotaannya tidak ada lagi di PDIP meski dia belum terpilih di konvensi," tegasnya.
Sebelumnya, Hasto juga menyayangkan Demokrat yang membuka peluang kader lain untuk ikut mekanisme itu. "Kalau selama ini suatu konvensi dari parpol (partai politik) itu norma yang diambil orang itu punya kesepahaman dengan platform (rencana kerja) parpol. Itu anggota dari parpol yang bersangkutan juga, jadi konvensi bukan alat pemecah belah dari pihak lain," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2013).
Hasto menjelaskan, dalam melaksanakan konvensi, maka penyelenggara harus bisa menjelaskan terlebih dahulu kriteria bagi calon peserta konvensi, sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi pihak lain.
"Namanya suatu konvensi juga berlaku bagaimana satu peraturan yang dilakukan partai itu. Ada batasan etika parpol di dalam konvensi yang ditujukan untuk menjaring capres. Bukan hanya akan menjadi ajang yang seolah pecah-belah partai lain, seperti kejadian di NasDem dengan Endriartono," terangnya.
Hasto pun tak menyalahkan jika ada kader partai lain yang ikut konvensi, pasalnya, itu merupakan hak konstitusional setiap individu untuk dipilih dan memilih. "Kalau bicara itu, PDIP tidak bisa halang-halangi. Tetapi, kalau ada yang ikut, tentu saja sebagai suatu pilihannya, artinya sudah meninggalkan suatu aturan main yang ditetapkan partai," tuntasnya.
"Otomatis, seperti itu. Normanya kan akan jadi anggota parpol (partai politik) konvensi itu (Partai Demokrat)," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2013).
Kata dia, aturan itu juga berlaku andai kader mereka telah menyanggupi ajakan konvensi meski belum tentu terpilih. "Setelah jadi anggota dari partai lain, otomatis keanggotaannya tidak ada lagi di PDIP meski dia belum terpilih di konvensi," tegasnya.
Sebelumnya, Hasto juga menyayangkan Demokrat yang membuka peluang kader lain untuk ikut mekanisme itu. "Kalau selama ini suatu konvensi dari parpol (partai politik) itu norma yang diambil orang itu punya kesepahaman dengan platform (rencana kerja) parpol. Itu anggota dari parpol yang bersangkutan juga, jadi konvensi bukan alat pemecah belah dari pihak lain," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2013).
Hasto menjelaskan, dalam melaksanakan konvensi, maka penyelenggara harus bisa menjelaskan terlebih dahulu kriteria bagi calon peserta konvensi, sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi pihak lain.
"Namanya suatu konvensi juga berlaku bagaimana satu peraturan yang dilakukan partai itu. Ada batasan etika parpol di dalam konvensi yang ditujukan untuk menjaring capres. Bukan hanya akan menjadi ajang yang seolah pecah-belah partai lain, seperti kejadian di NasDem dengan Endriartono," terangnya.
Hasto pun tak menyalahkan jika ada kader partai lain yang ikut konvensi, pasalnya, itu merupakan hak konstitusional setiap individu untuk dipilih dan memilih. "Kalau bicara itu, PDIP tidak bisa halang-halangi. Tetapi, kalau ada yang ikut, tentu saja sebagai suatu pilihannya, artinya sudah meninggalkan suatu aturan main yang ditetapkan partai," tuntasnya.
(maf)
