LP3ES nilai Papua tak siap laksanakan Pemilu 2014
Selasa, 20 Agustus 2013 - 22:43 WIB
LP3ES nilai Papua tak siap laksanakan Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan, Provinsi Papua dan Papua Barat belum siap melaksanakan pemilu.
Hal ini disebabkan, banyaknya kendala dalam penyelenggaraan pesta rakyat tiap lima tahun sekali tersebut.
Salah satu masalah yang signifikan adalah pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Papua yang sampai saat ini belum siap, dan tidak sesuai dengan jadwal yang diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sekitar 80 persen desa di Papua tidak mengumumkan DPS, selama masa pengumuman yang telah dijadwalkan KPU, yakni tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 lalu," ungkap Direktur LP3ES Kurniawan Zein di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Kurniawan menambahkan, ketidaksiapan pelaksanaan pemilu di Papua itu juga disebabkan dengan masalah geografis, dan kuatnya faktor ketua suku untuk mempengarui suara pilihan masyarakat pada saat pemilu berlangsung melalui sistem noken.
"Kami menemukan ada kecamatan dan kampung yang tidak bisa di akses sama sekali. Dan ini masalah teknis, tetapi bisa mempengaruhi pendaftaran DPS apalagi pada saat pelaksanaan pemilu," paparnya.
Menurut Kurniawan, ada sekira 109 kampung di Papua yang belum mengumumkan DPS dan hanya 20 persen saja yang telah mengumumkan DPS-nya.
"Nah sebagian DPS yang tidak diumumkan di Papua wilayah tengah atau wilayah pegunungan. Indikasinya itu karena DPS belum tersedia, hingga pemuktahiran data tidak bisa dilakukan," terangnya.
Kendati demikian, Kurniawan berharap agar KPU segera merapihkan dan membenahi sistem pelaksanaan Pemilu di daerah tersebut. Sehingga, pemilu di Papua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
"Oleh karena itu seharusnya KPU sudah jauh-jauh hari untuk mencari solusi pelaksanaan pemilu di Papua, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dan adil," tuntasnya.
Hal ini disebabkan, banyaknya kendala dalam penyelenggaraan pesta rakyat tiap lima tahun sekali tersebut.
Salah satu masalah yang signifikan adalah pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Papua yang sampai saat ini belum siap, dan tidak sesuai dengan jadwal yang diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sekitar 80 persen desa di Papua tidak mengumumkan DPS, selama masa pengumuman yang telah dijadwalkan KPU, yakni tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 lalu," ungkap Direktur LP3ES Kurniawan Zein di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Kurniawan menambahkan, ketidaksiapan pelaksanaan pemilu di Papua itu juga disebabkan dengan masalah geografis, dan kuatnya faktor ketua suku untuk mempengarui suara pilihan masyarakat pada saat pemilu berlangsung melalui sistem noken.
"Kami menemukan ada kecamatan dan kampung yang tidak bisa di akses sama sekali. Dan ini masalah teknis, tetapi bisa mempengaruhi pendaftaran DPS apalagi pada saat pelaksanaan pemilu," paparnya.
Menurut Kurniawan, ada sekira 109 kampung di Papua yang belum mengumumkan DPS dan hanya 20 persen saja yang telah mengumumkan DPS-nya.
"Nah sebagian DPS yang tidak diumumkan di Papua wilayah tengah atau wilayah pegunungan. Indikasinya itu karena DPS belum tersedia, hingga pemuktahiran data tidak bisa dilakukan," terangnya.
Kendati demikian, Kurniawan berharap agar KPU segera merapihkan dan membenahi sistem pelaksanaan Pemilu di daerah tersebut. Sehingga, pemilu di Papua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
"Oleh karena itu seharusnya KPU sudah jauh-jauh hari untuk mencari solusi pelaksanaan pemilu di Papua, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dan adil," tuntasnya.
(stb)
