Politik dagang sapi oknum DPRD picu korupsi di daerah
Minggu, 04 Agustus 2013 - 10:48 WIB
Politik dagang sapi oknum DPRD picu korupsi di daerah
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituding ikut menjadi "pemain" dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Hal inilah yang diduga menyebabkan maraknya persoalan korupsi di daerah.
Padahal, DPRD seharusnya berperan penting melakukan penguatan dan pengetatan pengawasan dalam kebijakan penggunaan keuangan daerah.
Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir berpendapat, perilaku oknum DPRD ini berujung kepada politik “dagang sapi” (bergaining) dalam penggunaan keuangan daerah antara penggunaan keuangan untuk kegiatan eksekutif dengan penggunaan keuangan untuk kegiatan legislatif dalam RAPBD dan kemudian menjadi APBD.
Padahal lanjut Mudzakir, filosofi kebijakan otonomi daerah (otda) adalah mempercepat pembangunan di daerah dan pemerintah daerah agar berlomba-lomba untuk mempercepat pencapaian pembangunan di daerah. "Guna mencapai kesejahteraan rakyat yang secepat-cepatnya," bebernya.
Dia menambahkan, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, harus mengemis ke pemerintah (pusat) karena pemerintah (pusat) lah yang menentukan anggaran pembangunan daerah yang dinilai tidak adil dan terlalu kecil.
Namun, giliran diserahkan kepada daerah melalui kebiajakan otonomi daerah, ternyata banyak dana yang diselewengkan atau dikorup. "Yang mengakibatkan pembangunan daerah tersendat," ujarnya dalam perbincangan dengan SINDO, Minggu, (4/8/2013).
Di sisi lain kata Mudzakir, harus diakui meskipun masih terjadi banyak penyelewengan anggaran daerah, percepatan pembangunan daerah sudah mulai tampak dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menuturkan, dapat dibayangkan, jika APBD dikelola dengan menajemen keungan yang bagus dan orientasi pembangunan tepat sasaran, pengawasan yang ketat, tentu saja akan terwujud pembangunan di daerah dan kesejahteraan rakyat yang semakin cepat. "Dan meningkat tiga kali lipat dari keadaan yang sekarang," tuturnya.
Maka itu diingatkan, perbaikan wajib dilakukan dalam pengelolaan keuangan di daerah. Terutama dalam pengelolaan APBD, kebijakan penggunaan dana ABPD berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan (sumber daya manusia) dan permberdayaan masyarakat.
Termasuk dalam sektor usaha dan pengawasan yang ketat penggunaan dana sejak dari perencanaan sampai dengan pelakasanaan. Oleh sebab itu, transparansi perencanaan dan penggunaan dana dalam APBD sangat diperlukan. Agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.
Misalnya daerah yang telah mempublikasi APBD secara rinci yang dapat diakses oleh masyarakat umum, merupakan contoh yang baik untuk mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi. APBD dengan rincian kegiatan dan pendanaannya harus dipandang bukan sebagai rahasia negara.
"Tetapi wajib diinformasikan kepada masyarakat dan masyarakat diberi kemudian untuk mengakses informasi tersebut," imbuhnya.
Padahal, DPRD seharusnya berperan penting melakukan penguatan dan pengetatan pengawasan dalam kebijakan penggunaan keuangan daerah.
Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir berpendapat, perilaku oknum DPRD ini berujung kepada politik “dagang sapi” (bergaining) dalam penggunaan keuangan daerah antara penggunaan keuangan untuk kegiatan eksekutif dengan penggunaan keuangan untuk kegiatan legislatif dalam RAPBD dan kemudian menjadi APBD.
Padahal lanjut Mudzakir, filosofi kebijakan otonomi daerah (otda) adalah mempercepat pembangunan di daerah dan pemerintah daerah agar berlomba-lomba untuk mempercepat pencapaian pembangunan di daerah. "Guna mencapai kesejahteraan rakyat yang secepat-cepatnya," bebernya.
Dia menambahkan, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, harus mengemis ke pemerintah (pusat) karena pemerintah (pusat) lah yang menentukan anggaran pembangunan daerah yang dinilai tidak adil dan terlalu kecil.
Namun, giliran diserahkan kepada daerah melalui kebiajakan otonomi daerah, ternyata banyak dana yang diselewengkan atau dikorup. "Yang mengakibatkan pembangunan daerah tersendat," ujarnya dalam perbincangan dengan SINDO, Minggu, (4/8/2013).
Di sisi lain kata Mudzakir, harus diakui meskipun masih terjadi banyak penyelewengan anggaran daerah, percepatan pembangunan daerah sudah mulai tampak dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menuturkan, dapat dibayangkan, jika APBD dikelola dengan menajemen keungan yang bagus dan orientasi pembangunan tepat sasaran, pengawasan yang ketat, tentu saja akan terwujud pembangunan di daerah dan kesejahteraan rakyat yang semakin cepat. "Dan meningkat tiga kali lipat dari keadaan yang sekarang," tuturnya.
Maka itu diingatkan, perbaikan wajib dilakukan dalam pengelolaan keuangan di daerah. Terutama dalam pengelolaan APBD, kebijakan penggunaan dana ABPD berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan (sumber daya manusia) dan permberdayaan masyarakat.
Termasuk dalam sektor usaha dan pengawasan yang ketat penggunaan dana sejak dari perencanaan sampai dengan pelakasanaan. Oleh sebab itu, transparansi perencanaan dan penggunaan dana dalam APBD sangat diperlukan. Agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.
Misalnya daerah yang telah mempublikasi APBD secara rinci yang dapat diakses oleh masyarakat umum, merupakan contoh yang baik untuk mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi. APBD dengan rincian kegiatan dan pendanaannya harus dipandang bukan sebagai rahasia negara.
"Tetapi wajib diinformasikan kepada masyarakat dan masyarakat diberi kemudian untuk mengakses informasi tersebut," imbuhnya.
(kur)
