Hanura tuntut pemerintah dan KPU integrasikan DPS
Kamis, 01 Agustus 2013 - 15:50 WIB
Hanura tuntut pemerintah dan KPU integrasikan DPS
A
A
A
Sindonews.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar secepatnya memperbaiki dan mengintegrasikan Data daftar Pemilih Sementara (DPS). Hal tersebut juga tentunya menjadi peran pemerintah untuk memberikan kepastian data pemilih.
Menurut Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP partai Hanura Kristiawanto, persoalan terbesar jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih berkisar seputar simpang siur akurasi data pemilih. Hal itu secara pokok menjadi tugas KPU dan pemerintah untuk menyempurnakannya.
"Pemerintah dan KPU sebagai pihak yang bertanggungjawab masalah DPS harus secepatnya mengambil langkah solutif terhadap kelemahan-kelemahan mendasar dalam penyusunan daftar pemilih," tegas Wasekjen DPP Hanura, Kristiawanto kepada Sindonews.com, di Jakarta, Kamis (1/08/2008).
Dia melanjutkan, langkah tersebut dipandang penting untuk mencegah kecurangan dan berbagai masalah-masalah lain dikemudian hari. Sehingga, kata Kristiawanto, proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara profesional dan kualitas pemilu dapat terjaga dengan baik.
"Untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adi, masalah mendasar DPS harus segera dituntaskan," jelasnya.
Dari itu, menjadi kewajiban KPU dan pemerintah untuk kembali memberikan informasi yang jelas terkait DPS yang telah disampaikan melalui manual (kelurahan/desa) atau via online dimedia internet.
"Sehingga DPS dari online yang ditayangkan KPU bisa dijadikan acuan semua pihak untuk mengecek nama pemilih," jelasnya.
Menurut Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP partai Hanura Kristiawanto, persoalan terbesar jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih berkisar seputar simpang siur akurasi data pemilih. Hal itu secara pokok menjadi tugas KPU dan pemerintah untuk menyempurnakannya.
"Pemerintah dan KPU sebagai pihak yang bertanggungjawab masalah DPS harus secepatnya mengambil langkah solutif terhadap kelemahan-kelemahan mendasar dalam penyusunan daftar pemilih," tegas Wasekjen DPP Hanura, Kristiawanto kepada Sindonews.com, di Jakarta, Kamis (1/08/2008).
Dia melanjutkan, langkah tersebut dipandang penting untuk mencegah kecurangan dan berbagai masalah-masalah lain dikemudian hari. Sehingga, kata Kristiawanto, proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara profesional dan kualitas pemilu dapat terjaga dengan baik.
"Untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adi, masalah mendasar DPS harus segera dituntaskan," jelasnya.
Dari itu, menjadi kewajiban KPU dan pemerintah untuk kembali memberikan informasi yang jelas terkait DPS yang telah disampaikan melalui manual (kelurahan/desa) atau via online dimedia internet.
"Sehingga DPS dari online yang ditayangkan KPU bisa dijadikan acuan semua pihak untuk mengecek nama pemilih," jelasnya.
(lal)
