UGM kembali raih predikat WTP
Senin, 29 Juli 2013 - 17:48 WIB
UGM kembali raih predikat WTP
A
A
A
Sindonews.com - Universitas Gajah Mada (UGM) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Keberhasilan memperoleh penilaian bersih tahun ini merupakan raihan WTP ketujuh bagi UGM.
"Keberhasilan UGM mendapatkan opini WTP sejak 2007 lalu ini karena pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Direktur Keuangan UGM Haryono, di Yogyakarta, Senin (29/7/2013).
"Opini WTP ini artinya laporan keuangan UGM sudah memenuhi standar yang menjadi acuan pedoman penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan aturan dan mengikuti standar yang seharusnya dijalankan,” imbuhnya.
Menurut Haryono, sebagai instansi pemerintah, UGM sudah seharusnya juga menjalani audit keuangan langsung oleh BPK. Namun dikarenakan keterbatasan tenaga auditor BPK untuk mengaudit semua instansi pemerintah, BPK memberikan limpahan kepada kantor akuntan publik yang sudah bersertifikasi untuk melakukan audit di beberapa instansi pemerintah.
Kantor Akuntan Publik Tanzil dan rekan yang kemudian bertindak sebagai auditor eksternal mewakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai pengelolaan keuangan UGM tertib administrasi dan transparan.
“Kantor Akuntan Publik yang mengaudit UGM ini bertidak atas nama BPK. Jadi laporan hasil audit ini disampaikan ke BPK. Selain dilaporkan ke BPK, juga dilaporkan ke Kemenkeu dan Kemendikbud," ucapnya.
Opini WTP sendiri adalah opini yang tertinggi dalam penilaian pengelolaan keuangan. Setelah predikat WTP, ada Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Disclaimer.
Meskipun mendapat penilaian opini WTP, namun hasil audit eskternal kantor akuntan publik tersebut juga memberikan catatan untuk dilakukan perbaikan. Beberapa perbaikan yang harus dilakukan UGM diantaranya sistem informasi aset milik negara, laporan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal.
“Misalnya jika masih ada unit yang melaporkan tidak tepat waktu. Mereka memberi masukan jangan sampai berulang lagi sehingga perlu adanya ketepatan waktu,” katanya.
Mengenai ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan perbaikan pelayanan sistem informasi keuangan melalui berbagai inovasi berbasis web. Tahun 2013 ini, UGM mulai menjalankan sistem informasi manajemen keuangan berbasis web. “Laporan akan berlangsung lebih cepat karena dari tiap pengelola keuangan begitu mencatat transaksi, maka data akan masuk secara real time ke server universitas,” paparnya.
Terpisah, Staf Petugas Uang Muka Kerja Kegiatan (PUMK) Kantor Pusat UGM Sudarmana mengatakan, inovasi sistem informasi keuangan berbasis web semakin memudahkan para petugas juru bayar dalam penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Kesalahan pencatatan dalam penyampaian laporan juga makin kecil,” tuturnya.
"Keberhasilan UGM mendapatkan opini WTP sejak 2007 lalu ini karena pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Direktur Keuangan UGM Haryono, di Yogyakarta, Senin (29/7/2013).
"Opini WTP ini artinya laporan keuangan UGM sudah memenuhi standar yang menjadi acuan pedoman penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan aturan dan mengikuti standar yang seharusnya dijalankan,” imbuhnya.
Menurut Haryono, sebagai instansi pemerintah, UGM sudah seharusnya juga menjalani audit keuangan langsung oleh BPK. Namun dikarenakan keterbatasan tenaga auditor BPK untuk mengaudit semua instansi pemerintah, BPK memberikan limpahan kepada kantor akuntan publik yang sudah bersertifikasi untuk melakukan audit di beberapa instansi pemerintah.
Kantor Akuntan Publik Tanzil dan rekan yang kemudian bertindak sebagai auditor eksternal mewakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai pengelolaan keuangan UGM tertib administrasi dan transparan.
“Kantor Akuntan Publik yang mengaudit UGM ini bertidak atas nama BPK. Jadi laporan hasil audit ini disampaikan ke BPK. Selain dilaporkan ke BPK, juga dilaporkan ke Kemenkeu dan Kemendikbud," ucapnya.
Opini WTP sendiri adalah opini yang tertinggi dalam penilaian pengelolaan keuangan. Setelah predikat WTP, ada Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Disclaimer.
Meskipun mendapat penilaian opini WTP, namun hasil audit eskternal kantor akuntan publik tersebut juga memberikan catatan untuk dilakukan perbaikan. Beberapa perbaikan yang harus dilakukan UGM diantaranya sistem informasi aset milik negara, laporan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal.
“Misalnya jika masih ada unit yang melaporkan tidak tepat waktu. Mereka memberi masukan jangan sampai berulang lagi sehingga perlu adanya ketepatan waktu,” katanya.
Mengenai ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan perbaikan pelayanan sistem informasi keuangan melalui berbagai inovasi berbasis web. Tahun 2013 ini, UGM mulai menjalankan sistem informasi manajemen keuangan berbasis web. “Laporan akan berlangsung lebih cepat karena dari tiap pengelola keuangan begitu mencatat transaksi, maka data akan masuk secara real time ke server universitas,” paparnya.
Terpisah, Staf Petugas Uang Muka Kerja Kegiatan (PUMK) Kantor Pusat UGM Sudarmana mengatakan, inovasi sistem informasi keuangan berbasis web semakin memudahkan para petugas juru bayar dalam penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Kesalahan pencatatan dalam penyampaian laporan juga makin kecil,” tuturnya.
(maf)
