DPR & parpol gagal bangun kepercayaan publik
Minggu, 28 Juli 2013 - 21:00 WIB
DPR & parpol gagal bangun kepercayaan publik
A
A
A
Sindonews.com - Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan partai politik, disebabkan kedua lembaga politik ini tidak mampu membangun kepercayaan masyarakat dengan kerja nyata.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, parpol maupun DPR gagal menampilkan jati diri sebagai figur yang layak dipercaya.
Menurutnya, kedua lembaga politik ini lebih banyak peduli dengan kepentingan politik sendiri dibanding rakyatnya.
"Kegagalan DPR dan partai politik untuk meyakinkan masyarakat melawan esensi mereka sebagai wakil rakyat. Itu membuat masyarakat jengah, marah dan kecewa. Akibatnya masyarakat merasa yang ada dipihak mereka adalah pemerintah, bukan DPR," ungkapnya, Minggu (28/7/2013).
Lucius mengatakan, masyarakat belum memahami tugas dan fungsi DPR dan parpol. Sehingga lebih percaya pada eksekutif, karena hirarkhi yang berjalan sampai tingkat RT/RW lebih terasa dampak keberadaannya dibanding DPR atau Partai.
"Dampak keberadaan itu diartikan sebagai aktor pelaksana pembangunan. Padahal pemerintah melakukan itu karena memang tugasnya sebagai eksekutor," ungkapnya.
Kendati demikian, kepercayaan yang ada di masyarakat merupakan kepercayaan yang dibangun sifatnya lunak. Hal ini disebabkan, karena adanya pragmatisme yang ada dalam sistem politik saat ini.
"Baik pemerintah, DPR dan sebagian besar rakyat saat ini suka atau tidak masih memegang prinsip pragmatisme. Pragmatisme itu menjadikan kepercayaan dibangun secara lunak dan serba sementara," ungkapnya.
Pragmatisme mendorong semua elemen untuk memercayai mereka yang mampu memberikan sesuatu yang nyata seperti proyek-proyek atau pembangunan. Kebetulan pembuat proyek menjadi domain pemerintah.
"Padahal DPR dan parpol punya peranan penting dalam menyukseskan proyek tertentu yang dijalankan pemerintah. Masyarakat tak peduli dengan upaya DPR yang tidak kelihatan, karena yang nyata itu yang pasti untuk masyarakat," katanya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, parpol maupun DPR gagal menampilkan jati diri sebagai figur yang layak dipercaya.
Menurutnya, kedua lembaga politik ini lebih banyak peduli dengan kepentingan politik sendiri dibanding rakyatnya.
"Kegagalan DPR dan partai politik untuk meyakinkan masyarakat melawan esensi mereka sebagai wakil rakyat. Itu membuat masyarakat jengah, marah dan kecewa. Akibatnya masyarakat merasa yang ada dipihak mereka adalah pemerintah, bukan DPR," ungkapnya, Minggu (28/7/2013).
Lucius mengatakan, masyarakat belum memahami tugas dan fungsi DPR dan parpol. Sehingga lebih percaya pada eksekutif, karena hirarkhi yang berjalan sampai tingkat RT/RW lebih terasa dampak keberadaannya dibanding DPR atau Partai.
"Dampak keberadaan itu diartikan sebagai aktor pelaksana pembangunan. Padahal pemerintah melakukan itu karena memang tugasnya sebagai eksekutor," ungkapnya.
Kendati demikian, kepercayaan yang ada di masyarakat merupakan kepercayaan yang dibangun sifatnya lunak. Hal ini disebabkan, karena adanya pragmatisme yang ada dalam sistem politik saat ini.
"Baik pemerintah, DPR dan sebagian besar rakyat saat ini suka atau tidak masih memegang prinsip pragmatisme. Pragmatisme itu menjadikan kepercayaan dibangun secara lunak dan serba sementara," ungkapnya.
Pragmatisme mendorong semua elemen untuk memercayai mereka yang mampu memberikan sesuatu yang nyata seperti proyek-proyek atau pembangunan. Kebetulan pembuat proyek menjadi domain pemerintah.
"Padahal DPR dan parpol punya peranan penting dalam menyukseskan proyek tertentu yang dijalankan pemerintah. Masyarakat tak peduli dengan upaya DPR yang tidak kelihatan, karena yang nyata itu yang pasti untuk masyarakat," katanya.
(stb)
