Ini alasan masyarakat tak percaya DPR
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai wajar jika institusinya masuk bagian yang memiliki tingkat kepercayaan rendah, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI).
Menurutnya, ada beberapa penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat tersebut, salah satunya adalah karena aspirasi masyarakat tak terlaksanakan.
"Ada pemahaman DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi DPR tidak punya pintu untuk memperjuangkan aspirasi. Akhirnya beberapa kali masyarakat mengadu ke DPR hasilnya sirna," kata Marzuki di Hotel Kempinsky, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2013).
Dia juga mengatakan jika wakil rakyat belum mampu mengubah program pemerintah yang menjadi harapan masyarakat.
"DPR tak bisa mengubah program pemerintah. Kami hanya membahas, menerima atau menolak. Padahal ekspektasi dari masyarakat tinggi. Apa yang diharapkan oleh masyarakat adalah DPR diaggap sebagai eksekutor. Ini yang kami rasakan, kami lihat, kami dengar," lanjutnya.
Ia pun mencontohkan ketika adanya bencana di Indonesia. Korban bencana menunggu bantuan dan kehadiran para wakil rakyat. Namun belum bisa memenuhi keinginan tersebut.
"Misal, saat ada gempa, masyarakat bertanya mana wakil kami? Jadi kami dituntut merasakan semua yang dirasakan masyarakat. Inilah yang bikin kami tidak dipercaya," tegasnya.
Sebelumnya, IPI merilis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah instansi politik di tanah air.
Berikut hasil survei tersebut:
Presiden:
Sangat Percaya: 68 persen
Sedikit Percaya: 26 persen
Tidak tahu: 6 persen
Menteri-menteri:
Sangat Percaya: 54 persen
Sedikit Percaya: 36persen
Tidak tahu: 10 persen
DPR:
Sangat Percaya: 41 persen
Sedikit Percaya: 49 persen
Tidak tahu: 10 persen
Parpol:
Sangat Percaya: 31 persen
Sedikit Percaya: 58 persen
Tidak tahu: 11 persen
Politikus:
Sangat Percaya: 30 persen
Sedikit Percaya: 57 persen
Tidak tahu: 13 persen
Menurutnya, ada beberapa penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat tersebut, salah satunya adalah karena aspirasi masyarakat tak terlaksanakan.
"Ada pemahaman DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi DPR tidak punya pintu untuk memperjuangkan aspirasi. Akhirnya beberapa kali masyarakat mengadu ke DPR hasilnya sirna," kata Marzuki di Hotel Kempinsky, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2013).
Dia juga mengatakan jika wakil rakyat belum mampu mengubah program pemerintah yang menjadi harapan masyarakat.
"DPR tak bisa mengubah program pemerintah. Kami hanya membahas, menerima atau menolak. Padahal ekspektasi dari masyarakat tinggi. Apa yang diharapkan oleh masyarakat adalah DPR diaggap sebagai eksekutor. Ini yang kami rasakan, kami lihat, kami dengar," lanjutnya.
Ia pun mencontohkan ketika adanya bencana di Indonesia. Korban bencana menunggu bantuan dan kehadiran para wakil rakyat. Namun belum bisa memenuhi keinginan tersebut.
"Misal, saat ada gempa, masyarakat bertanya mana wakil kami? Jadi kami dituntut merasakan semua yang dirasakan masyarakat. Inilah yang bikin kami tidak dipercaya," tegasnya.
Sebelumnya, IPI merilis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah instansi politik di tanah air.
Berikut hasil survei tersebut:
Presiden:
Sangat Percaya: 68 persen
Sedikit Percaya: 26 persen
Tidak tahu: 6 persen
Menteri-menteri:
Sangat Percaya: 54 persen
Sedikit Percaya: 36persen
Tidak tahu: 10 persen
DPR:
Sangat Percaya: 41 persen
Sedikit Percaya: 49 persen
Tidak tahu: 10 persen
Parpol:
Sangat Percaya: 31 persen
Sedikit Percaya: 58 persen
Tidak tahu: 11 persen
Politikus:
Sangat Percaya: 30 persen
Sedikit Percaya: 57 persen
Tidak tahu: 13 persen
(stb)