Anggota DPR Misbakhun Apresiasi Kinerja DJP di Masa Pandemi
loading...
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. FOTO/DOK.DPR
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Legislator Partai Golkar itu menilai DJP tidak hanya mampu menunjukkan kinerja baik dalam mencapai target penerimaan negara, tetapi juga getol membangun integritas para pegawai pajak.
Menurut Misbakhun, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perincian APBN 2022 mencatat target penerimaan perpajakan pada tahun ini dipatok di angka Rp1.485 triliun. Sejauh ini, capaian penerimaan perpajakan dari seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) telah melampaui angka tersebut, bahkan mencapai 110% dari target.
"Prestasi ini adalah buah dari kinerja dan integritas seluruh jajaran pegawai DJP, dari lini yang paling bawah sampai dengan jajaran pimpinan yang berjumlah 44.812 pegawai," kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Misbakhun mengakui DJP kerap menjadi sorotan, terutama ketika ada pegawainya yang berbuat tercela. Legislator di Komisi Keuangan dan Perpajakan itu lantas mengutip data mengenai penindakan terhadap pegawai DJP sejak 2019 yang dipaparkan Dirjen Pajak Suryo Utomo pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, beberapa waktu lalu. Sejak 2019 terdapat 718 pegawai DJP yang dikenai hukuman ringan. Selain itu, terdapat 199 pegawai DJP dijatuhi hukuman sedang. Adapun 349 pegawai DJP dijatuhi hukuman berat.
Jenis kesalahan di antara para pegawai DJP pun beragam. Misalnya, ada pegawai pajak yang hidup serumah tanpa menikah, ataupun bekerja dengan meminta imbalan. Namun, Misbakhun tetap menyemangati ribuan pegawai DJP dan Kemenkeu sebagai abdi negara yang telah bekerja sungguh-sungguh.
"Pengenaan hukuman disiplin untuk 1,6% dari total pegawai Kementerian Keuangan ini tetap tidak bisa menutup kenyataan bahwa jauh lebih banyak pegawai yang baik," tuturnya.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu mengatakan, para pegawai DJP menghadapi banyak tantangan dan godaan. Sebagai abdi negara, para pegawai DJP harus siap ditugaskan ke seluruh wilayah NKRI, sehingga jauh dari keluarga, bahkan harus menanggung biaya akomodasi dengan uang sendiri. Meski mendapatkan tunjangan kinerja tertinggi dibandingkan instansi lain tapi sebanding dengan godaan dan risiko yang harus dihadapi pegawai DJP.
"Bagaimanapun mereka harus mengawal penerimaan perpajakan dari wajib pajak sampai pada rekening kas negara," kata mantan pegawai DJP itu.
Karena itu, Misbakhun mendorong Dirjen Pajak Suryo Utomo meneruskan upaya mendisiplinkan para pegawai DJP. Dia mengharapkan pegawai DJP tetap menunjukkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan dan godaan.
"Di setiap instansi tetap ada orang yang berintegritas dan ada orang yang melanggar aturan, tetapi jangan sampai hukuman disiplin pegawai menjadi cerminan ketidakmampuan pemimpin dalam melaksanakan tugas pembinaan pegawai. Penegakan disiplin adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan secara tegas sebagai tugas pimpinan," katanya.
Menurut Misbakhun, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perincian APBN 2022 mencatat target penerimaan perpajakan pada tahun ini dipatok di angka Rp1.485 triliun. Sejauh ini, capaian penerimaan perpajakan dari seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) telah melampaui angka tersebut, bahkan mencapai 110% dari target.
"Prestasi ini adalah buah dari kinerja dan integritas seluruh jajaran pegawai DJP, dari lini yang paling bawah sampai dengan jajaran pimpinan yang berjumlah 44.812 pegawai," kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Misbakhun mengakui DJP kerap menjadi sorotan, terutama ketika ada pegawainya yang berbuat tercela. Legislator di Komisi Keuangan dan Perpajakan itu lantas mengutip data mengenai penindakan terhadap pegawai DJP sejak 2019 yang dipaparkan Dirjen Pajak Suryo Utomo pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, beberapa waktu lalu. Sejak 2019 terdapat 718 pegawai DJP yang dikenai hukuman ringan. Selain itu, terdapat 199 pegawai DJP dijatuhi hukuman sedang. Adapun 349 pegawai DJP dijatuhi hukuman berat.
Jenis kesalahan di antara para pegawai DJP pun beragam. Misalnya, ada pegawai pajak yang hidup serumah tanpa menikah, ataupun bekerja dengan meminta imbalan. Namun, Misbakhun tetap menyemangati ribuan pegawai DJP dan Kemenkeu sebagai abdi negara yang telah bekerja sungguh-sungguh.
"Pengenaan hukuman disiplin untuk 1,6% dari total pegawai Kementerian Keuangan ini tetap tidak bisa menutup kenyataan bahwa jauh lebih banyak pegawai yang baik," tuturnya.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu mengatakan, para pegawai DJP menghadapi banyak tantangan dan godaan. Sebagai abdi negara, para pegawai DJP harus siap ditugaskan ke seluruh wilayah NKRI, sehingga jauh dari keluarga, bahkan harus menanggung biaya akomodasi dengan uang sendiri. Meski mendapatkan tunjangan kinerja tertinggi dibandingkan instansi lain tapi sebanding dengan godaan dan risiko yang harus dihadapi pegawai DJP.
"Bagaimanapun mereka harus mengawal penerimaan perpajakan dari wajib pajak sampai pada rekening kas negara," kata mantan pegawai DJP itu.
Karena itu, Misbakhun mendorong Dirjen Pajak Suryo Utomo meneruskan upaya mendisiplinkan para pegawai DJP. Dia mengharapkan pegawai DJP tetap menunjukkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan dan godaan.
"Di setiap instansi tetap ada orang yang berintegritas dan ada orang yang melanggar aturan, tetapi jangan sampai hukuman disiplin pegawai menjadi cerminan ketidakmampuan pemimpin dalam melaksanakan tugas pembinaan pegawai. Penegakan disiplin adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan secara tegas sebagai tugas pimpinan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
