KPK minta pemberian remisi kepada koruptor diperketat

Senin, 15 Juli 2013 - 20:05 WIB
KPK minta pemberian...
KPK minta pemberian remisi kepada koruptor diperketat
A A A
Sindonews.com - Menjelang perayaan hari raya Idul Fitri pemberian remisi kepada narapidana kembali menjadi perbicangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) memperketat pemberian remisi kepada narapidana koruptor.

"Kalau ada remisi harus diperketat," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2013).

Menurutnya, pengetatan remisi bagi koruptor bukan tanpa alasan. Sebab, kejahatan korupsi dinilai sudah termasuk kejahatan luar biasa, sehingga pengetatan remisi dianggap pantas.

"Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa," tukas Johan.

Johan menjelaskan, pemberian remisi bagi koruptor sudah diatur secara jelas. "Sejak awal KPK menyampaikan bahwa, remisi kan memang ada aturannya, tapi harus diperketat," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
207 Warga Binaan di...
207 Warga Binaan di Rutan Pangkep Terima Remisi Kemerdekaan
Sebanyak 13.851 Napi...
Sebanyak 13.851 Napi di Jatim Dapat Remisi Khusus Idul Fitri
Napi Kasus Asusila di...
Napi Kasus Asusila di Kota Parepare Dapat Remisi Bebas
7.577 Napi di Sumsel...
7.577 Napi di Sumsel akan Terima Remisi Kemerdekaan, 91 Langsung Bebas
61 Warga Binaan Rutan...
61 Warga Binaan Rutan Salatiga Terima Remisi Idulfitri, 2 Or Bebas
121.026 Narapidana Terima...
121.026 Narapidana Terima Remisi Khusus Lebaran, 550 Orang Langsung Bebas
Berita Terkini
Perang Iran 20266: Ketika...
Perang Iran 20266: Ketika Diplomasi Berbicara dengan Bahasa Rudal
Prabowo akan Menerima...
Prabowo akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes pada 8 Juni 2026
Said Iqbal soal Sinyal...
Said Iqbal soal Sinyal Masuk Kabinet Prabowo: Kita Tunggu Pengumuman Resmi
3 Pati dan Pamen Dimutasi...
3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor, Ada Irjen hingga Kombes Pol
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved