PDIP : Tolak capres sarjana, terpenting track record

Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak sejalan jika Undang-Undang Pemilu Presiden (UU Pilpres) harus direvisi, hanya karena mewajibkan calon presiden (capres) memiliki status pendidikan akhir sarjana.

"Kami tidak sedang memilih seorang rektor, tetapi tokoh yang mampu memimpin Indonesia. Tentu yang terpenting punya track record, tidak memiliki tolak ukur yang seperti itu, dan bisa didukung masyarakat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Ia pun menegaskan, jika persoalan mandeknya UU Pilpres di Badan Legislasi (Baleg) dikarenakan perdebatan mengenai ambang batas capres (Presidential Threshold) bukan masalah pendidikan akhir.

"Saya kira ini terkait masalah Presidential Threshold yang di Baleg sedang tarik menarik, ada yang mengusulkan 3,5 sesuai Parlementary Threshold ada yang dipertahankan dengan undang-undang lama," tegasnya.

Lanjut dia, PDIP mendukung jika pemilihan capres harus selektif. Namun Partai PDIP dengan tegas menolak, jika UU Pilpres harus dirubah lantaran strata pendidikan ditingkatkan.

"Sikap kami kan harus selektif memang dalam UUD dipilih melalui Parpol, saya kira Parpol juga harus punya suara dukungan masyarakat yang signifikan karena harus punya dukungan ke masyarakat," pungkasnya.