KPK kejar penerima suap kasus bansos Bandung
Selasa, 09 Juli 2013 - 17:56 WIB
KPK kejar penerima suap kasus bansos Bandung
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan kasus dugaan suap hakim Setyabudi Tedjocahyono dalam menangani perkara korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat.
Penyidik KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus bansos, baik dari pihak pemberi atau penerima suap.
"Seperti yang saya sampaikan, pengembangannya di dua jalur. Pemberi lain, kedua dari sisi penerima," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2013).
Pria berkaca mata ini menegaskan, kasus bansos Bandung yang sudah menyeret Wali Kota Bandung Dada Rosada, masih terus dikembangkan. Jika ada dua alat bukti cukup, maka akan ada tersangka baru. "Tapi dasarnya tentu dua alat bukti yang cukup. Kalau enggak ada tentu tidak bisa," kata Johan.
Ketika dikonfirmasi apakah ada kemungkinan Hakim lain selain Setyabudi ikut kecipratan uang suap tersebut. Johan tidak mau berspekulasi, dia hanya menegaskan jika ada dua alat bukti cukup siapapun akan ditindak. "Kemungkinan kepada siapa saja. Asal ada bukti-bukti kuat," pungkasnya.
Penyidik KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus bansos, baik dari pihak pemberi atau penerima suap.
"Seperti yang saya sampaikan, pengembangannya di dua jalur. Pemberi lain, kedua dari sisi penerima," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2013).
Pria berkaca mata ini menegaskan, kasus bansos Bandung yang sudah menyeret Wali Kota Bandung Dada Rosada, masih terus dikembangkan. Jika ada dua alat bukti cukup, maka akan ada tersangka baru. "Tapi dasarnya tentu dua alat bukti yang cukup. Kalau enggak ada tentu tidak bisa," kata Johan.
Ketika dikonfirmasi apakah ada kemungkinan Hakim lain selain Setyabudi ikut kecipratan uang suap tersebut. Johan tidak mau berspekulasi, dia hanya menegaskan jika ada dua alat bukti cukup siapapun akan ditindak. "Kemungkinan kepada siapa saja. Asal ada bukti-bukti kuat," pungkasnya.
(maf)
