Masyarakat tak perlu khawatir ada calo haji
Sabtu, 06 Juli 2013 - 05:02 WIB
Masyarakat tak perlu khawatir ada calo haji
A
A
A
Sindonews.com - Akibat pemotongan kuota haji 20 persen, disinyalir akan ada oknum yang memanfaatkan momentum jual beli kursi haji (calo). Hal ini harus diantisipasi pemerintah, untuk mengetatkan pengawasan proses pemotongan kuota haji.
Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kemenag, Zubaidi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi penjualan kursi haji. Karena pemerintah akan melakukan peningkatan pengawasan antara bidang terkait.
Menurutnya, jika sampai terjadi, misalnya permasalahan kongkalingkong antar pihak, hal tersebut tentu sudah melanggar aturan dan dipastikan ada sangsi yang diberikan.
“Tidak ada istilah spesial treatment untuk yang bersalah. Tenang saja, yang mengawasi hal ini (haji) juga tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat dan media,” kata Zubaidi saat dihubungi wartawan, Jumat (5/7/2013).
Zubaidi menambahkan, proses pemotongan belum dilakukan, tim masih menunggu peraturan menteri yang menjadi pedoman dalam pemotongan kuota haji. Hal ini dikarenakan, tidak diberlakukannya kriteria pemotongan yang lalu seperti tidak dapat diberangkat haji tahun ini untuk usia di atas 75 tahun ke atas, pengguna kursi roda atau tongkat dan sakit, selain itu yang sudah pernah berhaji.
"Setelah memberikan data valid, Kanwil (Kantor Wilayah) daerah Kemenag (Kementerian Agama) baru akan mengumumkan ke daerah masing-masing. Sekarang tim masih melakukan penyisiran, dalam waktu dekat daftar nama pemotongan akan diumumkan,” ujar Zubaidi.
Selain itu, jika terjadi kejanggalan atau terdapat permainan oknum maka masyarakat bisa melaporkan kepada pemerintah melalui call center 500425 yang siap menerima pengaduan terkait dengan haji.
Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kemenag, Zubaidi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi penjualan kursi haji. Karena pemerintah akan melakukan peningkatan pengawasan antara bidang terkait.
Menurutnya, jika sampai terjadi, misalnya permasalahan kongkalingkong antar pihak, hal tersebut tentu sudah melanggar aturan dan dipastikan ada sangsi yang diberikan.
“Tidak ada istilah spesial treatment untuk yang bersalah. Tenang saja, yang mengawasi hal ini (haji) juga tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat dan media,” kata Zubaidi saat dihubungi wartawan, Jumat (5/7/2013).
Zubaidi menambahkan, proses pemotongan belum dilakukan, tim masih menunggu peraturan menteri yang menjadi pedoman dalam pemotongan kuota haji. Hal ini dikarenakan, tidak diberlakukannya kriteria pemotongan yang lalu seperti tidak dapat diberangkat haji tahun ini untuk usia di atas 75 tahun ke atas, pengguna kursi roda atau tongkat dan sakit, selain itu yang sudah pernah berhaji.
"Setelah memberikan data valid, Kanwil (Kantor Wilayah) daerah Kemenag (Kementerian Agama) baru akan mengumumkan ke daerah masing-masing. Sekarang tim masih melakukan penyisiran, dalam waktu dekat daftar nama pemotongan akan diumumkan,” ujar Zubaidi.
Selain itu, jika terjadi kejanggalan atau terdapat permainan oknum maka masyarakat bisa melaporkan kepada pemerintah melalui call center 500425 yang siap menerima pengaduan terkait dengan haji.
(maf)
