BPK bantah predikat WTP Kemenkes hasil lobi

Selasa, 02 Juli 2013 - 14:16 WIB
BPK bantah predikat...
BPK bantah predikat WTP Kemenkes hasil lobi
A A A
Sindonews.com - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menegaskan, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) yang diraih Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2012, bukan hasil lobi yang dilakukan pihak Kemenkes kepada BPK.

"Predikat WTP yang diraih Kemenkes ini berkat kerja keras. Bukan lobi di lapangan golf, bukan lobi orang tertentu di Kementerian terhadap saya, tidak," ucap Rizal di Kantor Kemenkes, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2013).

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) yang diterima Kemenkes ini, lanjut dia, sudah melalui proses regulasi yang benar. "Telah melalui tes yang ketat. Teman-teman eselon dua dan tiga di Kemenkes merasakan, bagaimana tajamnya teman-teman saya, staf saya, yang baru lulus melakukan pengujian," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi telah menerima kedatangan anggota VI BPK Rizal Djalil, di Kemenkes. Maksud kedatangan pihak BPK ke kantor Kemenkes itu adalah, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkes RI tahun 2012.

Selama dua tahun berturut-turut, yakni pada 2009 dan 2010, BPK memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan Kemenkes RI. Berbagai upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan memberikan hasil nyata, sehingga BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2011. Kini, Kemenkes RI berhasil mendapatkan predikat WTP-DPP, berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2012.
(maf)
Berita Terkait
Kemnaker Bertekad Pertahankan...
Kemnaker Bertekad Pertahankan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan
Sudah Jatuh Tempo, 16...
Sudah Jatuh Tempo, 16 Temuan LHP BPK Belum Ditindaklanjuti
Ada Apa, Laporan Keuangan...
Ada Apa, Laporan Keuangan KPU dan BSSN Tidak Dapat WTP dari BPK
BPK Ungkap 6.011 Masalah...
BPK Ungkap 6.011 Masalah pada APBN 2021, Nilainya Capai Rp31,34 Triliun
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas...
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas bagi Kalangan Muda
DPR Sahkan Politikus...
DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit Jadi Anggota BPK Periode 2022-2027
Berita Terkini
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Infografis
Kemenkes Imbau Masyarakat...
Kemenkes Imbau Masyarakat Waspada, Virus HMPV Merebak di China
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved